Sengketa lahan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, memicu polemik antara Ketua Umum GRIB Jaya Hercules Rosario de Marshal dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Hercules menyatakan tanah itu telah dibebaskan dengan uang puluhan miliar, sedangkan Maruarar menyebutnya sebagai aset negara milik PT KAI yang direncanakan untuk pembangunan rumah susun.
Perselisihan tersebut mencuat setelah Hercules mendatangi kantor Kementerian ATR/BPN pada Senin (19/10) untuk meminta kejelasan status lahan. Dalam video yang diunggah akun Instagram GRIB Jaya, ia melontarkan kritik kepada Maruarar dan menegaskan bahwa tanah yang dipersoalkan bukan lahan kosong.
“Tanah itu aku bebasin pake uang. Aku pake uang. Aku kosongkan pake uang. Uang puluh-puluhan miliar,” kata Hercules. Ia juga meminta pemerintah tidak merugikan dirinya dalam polemik tersebut.
Klaim Hercules dan rencana rusun Maruarar
Hercules mengaku mengenal Maruarar sebelum ia menjadi menteri. Dalam pernyataannya, Hercules menyinggung perjalanan politik Maruarar dan menyebut dirinya mendukung pemerintah, tetapi meminta sang menteri bersikap benar dalam menangani lahan itu.
Maruarar merespons bahwa pemerintah telah memeriksa status tanah tersebut. Ia mengatakan telah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria. Berdasarkan keterangan yang diterimanya, lahan di Tanah Abang itu merupakan aset negara.
“Kita akan bangun rusun untuk masyarakat. Indonesia negara hukum, negara harus hadir untuk menggunakan asetnya untuk membantu rakyatnya,” ujar Maruarar pada Rabu (21/10). Rencana pembangunan rumah susun itu berada di lahan dekat bantaran rel kereta api dan Stasiun Tanah Abang.
Namun, proyek tersebut belum dapat berjalan karena status kepemilikan lahan masih digugat. Perbedaan klaim antara pemerintah dan pihak ahli waris membuat perkara ini belum selesai, sementara rencana pemanfaatan tanah untuk rusun masih menunggu proses hukum.
Ahli waris mengajukan dasar kepemilikan
Kuasa hukum GRIB Jaya, Wilson Colling, menyebut lahan itu merupakan milik ahli waris almarhum Iljas Gelar Radjo, yakni Sulaeman Effendi, bukan PT KAI. Menurut Wilson, klaim ahli waris didasarkan pada hak verponding dari masa pemerintahan Belanda yang telah dikonversi menjadi Verponding Indonesia Nomor 946.
Wilson juga merujuk surat keterangan PM 1 dari lurah setempat. Dokumen itu, menurut dia, menunjukkan lahan tersebut dikuasai secara fisik oleh ahli waris pada 2004 hingga 2007 dan terus ditempati sampai sekarang.
Di sisi lain, Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 5 dan 6 yang menjadi dasar klaim PT KAI disebut terbit pada 2008. Wilson berpendapat HPL itu berasal dari proses administrasi Kementerian Perhubungan yang merujuk pada verponding nomor 14399. Ia menyatakan lokasi verponding tersebut bukan berada di Tanah Abang.
Gugatan ahli waris Sulaeman Effendi, yang didampingi Hercules dan Tim Hukum dan Advokasi DPP GRIB Jaya, tercatat dengan nomor perkara 241/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst. Dengan perkara yang masih berjalan, klaim para pihak belum diputuskan oleh pengadilan.
DPR dorong BPN memediasi sengketa
Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan meminta BPN memfasilitasi mediasi antara Hercules dan Maruarar. Menurut dia, perbedaan klaim hak atas tanah perlu ditangani melalui lembaga yang berwenang menjelaskan status dan riwayat kepemilikannya.
Irawan mengatakan BPN dapat dimintai keterangan mengenai dokumen dasar kepemilikan atau warkah. Jika lahan tersebut memang tercatat sebagai aset negara, ia menyebut kepemilikannya semestinya tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
Meski Komisi II bermitra dengan Kementerian ATR/BPN, Irawan menegaskan DPR tidak menangani sengketa individual. Peran komisi, kata dia, adalah mengawasi kebijakan pertanahan secara umum, sedangkan perkara konkret perlu diselesaikan pemerintah atau melalui pengadilan.
Untuk saat ini, dua hal masih menjadi perhatian: kepastian status lahan dan kelanjutan gugatan ahli waris. Penjelasan BPN mengenai riwayat dokumen serta proses hukum di pengadilan akan menentukan bagaimana rencana pembangunan rusun di Tanah Abang dapat dilanjutkan.