Permohonan perlindungan saksi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini berjumlah delapan. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyebut enam di antaranya merupakan personel Bagian Monitoring Polri yang diduga mengetahui pelaksanaan penyadapan. LPSK masih menelaah seluruh permohonan dan belum menerima pengajuan dari pihak yang ingin menjadi justice collaborator.
Perbedaan angka itu merujuk pada cakupan yang berbeda. Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kamis (12/11), Suyudi menjelaskan permohonan perlindungan yang diajukan penyidik Polri pada 6 November melibatkan enam personel. Sementara itu, LPSK menyatakan telah menerima delapan permohonan terkait perkara tersebut setelah ada tambahan dua pengajuan.
Dengan demikian, angka enam yang disampaikan Kapolri merujuk pada kelompok personel monitoring, sedangkan delapan merupakan jumlah keseluruhan pemohon yang diterima LPSK. Status perlindungan mereka belum diputuskan. LPSK masih meminta keterangan tambahan dari penyidik dan menilai kebutuhan masing-masing pemohon.
Enam personel disebut mengetahui perintah penyadapan
Menurut paparan Suyudi, perkara itu berkaitan dengan tindakan penyadapan yang berlangsung pada 2025 hingga 2026. Saat itu, Irjen Ahrie Sonta menjabat pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring. Ia disebut memberi instruksi secara lisan kepada personel untuk menyadap sejumlah nomor telepon, tanpa adanya surat permintaan dari penyidik.
Suyudi menyampaikan bahwa nomor-nomor tersebut tidak memiliki kaitan dengan proses penegakan hukum. Pada Oktober 2026, Ahrie juga disebut memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang dipakai untuk menyampaikan instruksi. Data hasil penyadapan di sistem LIMS dan Penlinks X atau PLX turut diperintahkan untuk dihapus.
Perintah itu memicu kecurigaan di kalangan personel Bagian Monitoring. Mereka kemudian melaporkan perkara tersebut ke SPKT Bareskrim Polri. CNN Indonesia melaporkan bahwa enam personel yang disebut Kapolri itu telah diperiksa dan koordinasi perlindungannya dengan LPSK dilakukan pada 6 November.
Keterangan para personel dapat menjadi bagian dari penanganan perkara, tetapi LPSK belum menyatakan bentuk perlindungan apa yang akan diberikan. Lembaga tersebut mempertimbangkan arti keterangan pemohon, ancaman yang mungkin dihadapi, serta keadaan khusus saksi atau korban. Penilaian itu masih berlangsung melalui koordinasi dengan penyidik.
LPSK belum menerima pengajuan justice collaborator
Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menyatakan delapan pemohon yang sudah diterima berstatus sebagai saksi. Belum ada permohonan dari orang yang mengajukan diri sebagai justice collaborator atau saksi pelaku. LPSK tetap membuka peluang untuk menerima pengajuan dengan status tersebut bila ada pihak yang mengajukannya seiring perkembangan perkara.
Seperti diberitakan CNN Indonesia, LPSK juga akan mengikuti perkembangan penyidikan untuk mengantisipasi kemungkinan bertambahnya pemohon. Penelaahan tidak otomatis berarti perlindungan telah diberikan. LPSK perlu memeriksa kebutuhan perlindungan dan informasi perkara sebelum menentukan tindak lanjut.
Kasus ini telah menyeret empat jenderal yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Mereka adalah eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta eks Kepala Divisi TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tiga tersangka, selain Slamet, telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Kepolisian juga menyebut dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Prabowo, tetapi turut mengenai sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyebut tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar. Untuk saat ini, proses yang berjalan mencakup pemeriksaan saksi dan penelaahan permohonan perlindungan. LPSK belum mengumumkan keputusan atas delapan permohonan yang diterimanya.