Perjalanan rombongan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Tulungagung ke Dieng menuai kritik setelah disebut dibiayai APBD. Kegiatan itu diberi label studi referensi, sementara sejumlah pemberitaan menyebut anggarannya mencapai Rp 50 juta. Sorotan publik kini tertuju pada alasan perjalanan tersebut menggunakan dana daerah dan apa hasil yang dibawa pulang.
Informasi mengenai kegiatan itu ramai beredar di media sosial. detikNews menyebut rombongan sebagai para istri pejabat Tulungagung yang melakukan perjalanan dengan tajuk studi referensi. TribunStyle memberitakan foto wisata DWP dihapus setelah mendapat kritik. Adapun Mitrapost menulis angka Rp 50 juta dalam bentuk pertanyaan, sehingga nominal tersebut perlu dipahami sebagai angka yang diberitakan, bukan rincian anggaran yang telah dipaparkan dalam informasi yang tersedia.
Isu ini bersinggungan dengan penggunaan APBD untuk kegiatan organisasi yang anggotanya merupakan istri aparatur sipil negara. Perdebatan bukan semata soal tujuan wisata, melainkan juga tentang kaitan kegiatan dengan kebutuhan program dan pertanggungjawaban uang publik.
Label studi referensi dipertanyakan
Istilah studi referensi biasanya memberi kesan bahwa perjalanan memiliki tujuan pembelajaran atau kegiatan yang dapat dijadikan acuan. Namun, pemberitaan yang beredar tidak merinci materi yang dipelajari, lembaga yang dikunjungi di Dieng, ataupun keluaran kegiatan tersebut. Tanpa keterangan itu, publik sulit menilai hubungan antara perjalanan dan tujuan yang dicantumkan.
Rincian tersebut penting untuk menjelaskan penggunaan anggaran. Penjelasan yang memadai setidaknya dapat memperlihatkan dasar kegiatan, susunan agenda, peserta, serta hasil yang diharapkan. Informasi mengenai besaran biaya juga perlu disertai uraian komponen pengeluaran agar angka yang beredar dapat dinilai secara proporsional.
Berita dari sejumlah media sejauh ini menonjolkan perjalanan ke Dieng, penggunaan APBD, dan angka Rp 50 juta. Namun, bahan informasi yang tersedia belum memuat rincian pos belanja maupun dokumen pertanggungjawaban. Karena itu, angka yang disebut dalam pemberitaan belum cukup untuk menggambarkan secara utuh bagaimana biaya perjalanan disusun dan digunakan.
Kritik pakar dan pertanyaan soal akuntabilitas
Kompas.com mengangkat kritik seorang pakar yang menilai kegiatan semacam itu semestinya tidak dibebankan kepada APBD, dengan merujuk pada penghasilan suami. Identitas pakar dan uraian argumentasinya tidak tercantum dalam informasi yang tersedia, sehingga kritik tersebut tidak dapat diperluas menjadi kesimpulan tentang aturan atau status hukum kegiatan.
Meski begitu, kritik itu memperlihatkan adanya keberatan terhadap penggunaan uang daerah untuk perjalanan yang dinilai berkaitan dengan aktivitas para istri pejabat. Perdebatan tersebut akan lebih terang jika pihak penyelenggara menjelaskan kedudukan kegiatan DWP dalam penganggaran, tujuan resmi kunjungan, serta alasan pembiayaannya memakai APBD.
Penghapusan foto setelah kritik juga menjadi bagian dari perhatian publik. detikNews dan TribunStyle mengaitkan foto perjalanan dengan ramainya tanggapan di media sosial. Namun, penghapusan unggahan sendiri tidak menjawab pertanyaan mengenai sumber biaya ataupun hasil kegiatan. Penjelasan langsung mengenai dua hal itu lebih menentukan untuk meredakan keraguan.
Penjelasan anggaran dinanti
Anggaran daerah perlu bisa ditelusuri, terlebih ketika suatu kegiatan menimbulkan pertanyaan tentang manfaatnya. Dalam kasus ini, keterangan mengenai tujuan dan hasil studi referensi dapat membantu membedakan kegiatan kerja dari perjalanan yang dipersepsikan sebagai plesiran. Rincian biaya pun diperlukan agar publik tidak hanya berpegang pada angka yang muncul dalam pemberitaan.
Informasi yang beredar belum memuat tanggapan terperinci dari pihak DWP Tulungagung maupun penjelasan mengenai dasar anggaran perjalanan. Hingga ada keterangan tersebut, polemik berpusat pada klaim bahwa perjalanan ke Dieng dibiayai APBD dan disebut menelan Rp 50 juta. Langkah berikut yang paling dinantikan ialah penjelasan terbuka tentang agenda, pembiayaan, dan pertanggungjawaban kegiatan.