Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan pemakzulan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang belum otomatis mengakhiri masa jabatannya. Pemberhentian masih harus melalui tahapan lanjutan, termasuk penyampaian usulan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Selatan.
Proses ini berawal dari penggunaan hak angket dan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPRD Kabupaten Gowa. Dalam rapat paripurna, DPRD menetapkan pendapat bahwa Husniah terindikasi melakukan sejumlah pelanggaran. Keputusan itu menjadi dasar bagi dewan untuk meminta MA memeriksa dan memutus pendapat tersebut.
Putusan MA bukan pemberhentian langsung
MA memiliki peran memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD. Ketika MA membenarkan pendapat tersebut, proses politik dan hukum di daerah belum serta-merta selesai. Pimpinan DPRD masih perlu menindaklanjuti putusan itu dengan menyampaikan usul pemberhentian Bupati Gowa.
Usulan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Selatan, yang bertindak sebagai wakil pemerintah pusat. Rangkaian ini menunjukkan perbedaan antara putusan MA atas pendapat DPRD dan keputusan pemberhentian dari jabatan. Putusan MA menjadi dasar untuk melanjutkan proses, bukan pengumuman bahwa jabatan bupati langsung berakhir.
Mekanisme tersebut merujuk pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam tahapan sebelumnya, pimpinan DPRD Gowa ditugaskan menyampaikan keputusan dewan beserta lampirannya kepada MA. Setelah ada putusan MA, DPRD menindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Bagaimana proses pemakzulan Bupati Gowa bermula?
Sebelum meminta MA memeriksa pendapatnya, DPRD Gowa lebih dahulu menetapkan hasil pelaksanaan hak angket dalam rapat paripurna HMP. Keputusan itu disetujui anggota dewan dan disahkan melalui ketukan palu. Penetapan tersebut bukan keputusan akhir mengenai jabatan Husniah, melainkan langkah untuk membawa pendapat DPRD ke tahap pemeriksaan di MA.
Sekretaris DPRD Gowa, Andi Idil Hafid, membacakan bahwa pendapat dewan disusun berdasarkan hasil hak angket, laporan akhir panitia khusus, persesuaian alat bukti, serta fakta yang diperoleh selama penyelidikan. Dalam keputusan itu, DPRD menyatakan Bupati Gowa terindikasi kuat melakukan pelanggaran.
DPRD mencatat tiga hal sebagai dasar pendapatnya. Pertama, dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program pengadaan seragam sekolah gratis untuk tahun anggaran 2025. Kedua, dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemberhentian program beasiswa doktoral atas nama Rizqilah.
Pokok ketiga adalah dugaan perbuatan tercela yang dinilai DPRD berkaitan dengan larangan dan alasan pemberhentian kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Menurut penilaian dewan, persoalan tersebut menyentuh integritas jabatan dan berdampak terhadap efektivitas pemerintahan daerah serta kepercayaan masyarakat.
Tahapan berikutnya menunggu tindak lanjut
Rangkaian tersebut membuat status jabatan bupati tidak dapat disimpulkan hanya dari keputusan DPRD ataupun putusan MA yang mengabulkan pendapat pemakzulan. Usulan pemberhentian tetap harus disampaikan melalui jalur yang ditentukan. Karena itu, tindak lanjut dari pimpinan DPRD dan tahapan di tingkat pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam proses berikutnya.
Dalam keputusan yang dibacakan Idil, DPRD menetapkan pendapatnya sebagai dasar pengajuan permintaan kepada MA. Ketentuan berikutnya menyebut, jika MA membenarkan pendapat DPRD, pimpinan dewan menyampaikan usul pemberhentian. Usulan itu diteruskan kepada Mendagri melalui gubernur, bukan langsung mengakhiri jabatan pada saat putusan dibacakan.
Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan bahwa pemakzulan kepala daerah memiliki tahapan yang harus dijalani satu per satu. Putusan MA menentukan tindak lanjut atas pendapat DPRD, sementara proses pemberhentian masih memerlukan penyampaian usulan melalui jalur pemerintahan. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada pelaksanaan tahapan tersebut sesuai aturan yang berlaku.