Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menduga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid bepergian ke Malaysia pada Kamis pagi, 15 Oktober 2026, ketika ia dijadwalkan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Panggilan itu berkaitan dengan penyidikan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyampaikan dugaan tersebut pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Menurut informasi yang ia terima, Nusron berangkat ke luar negeri bersama rombongan kecil dan terbatas. Boyamin juga menyebut rombongan itu tidak melibatkan pejabat ATR/BPN.
NW pada hari Kamis pagi tanggal 15 Oktober 2026 diduga telah bepergian ke luar negeri, diduga Malaysia, dengan rombongan kecil dan terbatas, tidak melibatkan pejabat ATR/BPN.
Informasi yang disampaikan MAKI sejauh ini menyebut Malaysia sebagai tujuan yang diduga, tetapi tidak merinci jalur perjalanan, moda transportasi, maupun agenda Nusron di negara tersebut. Karena itu, dugaan mengenai keberangkatan dan tujuannya masih perlu dibedakan dari keterangan resmi mengenai perjalanan itu.
Rapat internal sebelum jadwal pemeriksaan KPK
Boyamin mengatakan Nusron memimpin rapat internal Kementerian ATR/BPN pada Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam rapat tersebut, Nusron disebut memberikan instruksi serta tugas kepada pejabat eselon I dan eselon II.
Menurut keterangan Boyamin, Nusron menyampaikan saat menutup rapat bahwa ia meminta agar tidak diganggu pada Kamis, 15 Oktober. Alasannya, ia akan berfokus memenuhi panggilan KPK. Pernyataan itu menjadi salah satu hal yang kemudian dibandingkan MAKI dengan dugaan bahwa Nusron justru bepergian ke luar negeri pada hari yang sama.
Perbedaan antara rencana yang disebut disampaikan dalam rapat dan dugaan perjalanan tersebut menjadi pokok sorotan MAKI. Namun, bahan informasi yang tersedia belum memuat penjelasan langsung dari Nusron mengenai tujuan perjalanan, maupun rincian yang dapat memastikan kapan ia berangkat dan kembali.
Pemeriksaan terkait dugaan suap pengurusan HGB
Panggilan KPK kepada Nusron berkaitan dengan perkara dugaan suap pengurusan HGB di lingkungan ATR/BPN. Dalam pemberitaan yang dirangkum bersama informasi MAKI, disebutkan bahwa Nusron tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dan mengirim surat untuk menunda pemeriksaan. Rincian mengenai isi surat, alasan penundaan, serta jadwal pemeriksaan pengganti tidak dijelaskan dalam informasi yang tersedia.
Perkara yang menjadi latar pemanggilan itu masih disebut sebagai dugaan. Informasi yang disampaikan MAKI mengenai perjalanan juga merupakan dugaan yang bersumber dari informasi yang diterima Boyamin, bukan keterangan resmi yang memastikan Nusron berada di Malaysia. Pemisahan antara klaim, dokumen pemeriksaan, dan keterangan pihak terkait penting agar perkembangan perkara tidak disimpulkan melampaui fakta yang telah disampaikan.
Dalam situasi seperti ini, kejelasan mengenai ketidakhadiran seorang pejabat dalam pemeriksaan dapat membantu publik memahami proses yang sedang berjalan. Keterangan tentang surat penundaan dan dugaan perjalanan merupakan dua hal yang berkaitan dengan ketidakhadiran tersebut, tetapi bahan yang tersedia belum menjelaskan hubungan keduanya secara terperinci.
MAKI soroti ketidakhadiran Nusron
MAKI menyoroti waktu perjalanan yang diduga bertepatan dengan jadwal pemeriksaan KPK. Boyamin mengaitkan dugaan itu dengan informasi mengenai rapat internal dua hari sebelumnya, ketika Nusron disebut menyampaikan akan berfokus memenuhi panggilan penyidik.
Meski demikian, belum ada rincian rute yang dapat menjelaskan bagaimana perjalanan itu dilakukan. Informasi yang dipaparkan Boyamin hanya menyebut dugaan keberangkatan pada Kamis pagi, tujuan Malaysia, serta rombongan yang disebut kecil dan tidak melibatkan pejabat ATR/BPN. Keterangan lebih lanjut dari pihak terkait diperlukan untuk memastikan detail yang belum terungkap.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada penjelasan resmi mengenai ketidakhadiran Nusron dan tindak lanjut KPK atas pemeriksaan yang tertunda. Publik juga menunggu kejelasan atas dugaan perjalanan yang disampaikan MAKI. Hingga informasi itu terkonfirmasi, dugaan keberangkatan ke Malaysia tetap perlu diperlakukan sebagai klaim yang belum dipastikan.