Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp 250 juta yang diserahkan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Nias. Hingga Selasa (20/10/2026), penyidik masih menelusuri asal-usul dan kaitan dana tersebut dengan dugaan praktik politik uang menjelang Muktamar ke-35 NU. KPK belum menyimpulkan apakah uang itu terkait tindak pidana korupsi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyerahan dana itu merupakan inisiatif pihak terkait. Setelah menerima uang tersebut, penyidik melakukan penyitaan untuk kepentingan pemeriksaan. Status akhirnya akan ditentukan setelah tim menganalisis informasi dan bukti yang tersedia.
KPK telusuri asal-usul uang dari PCNU Nias
Budi menjelaskan, pengembalian uang dari salah satu organisasi kemasyarakatan telah ditindaklanjuti penyidik. Nilai Rp 250 juta yang diserahkan PCNU Nias menjadi salah satu dana yang sedang ditelaah. KPK belum menyampaikan kesimpulan mengenai alasan penyerahan maupun pihak yang diduga menjadi sumber uang tersebut.
Dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Budi menegaskan bahwa proses tersebut berawal dari inisiatif pihak yang menyerahkan dana. Penyitaan dilakukan setelah uang diterima. Dengan demikian, penyerahan itu tidak serta-merta berarti KPK telah memastikan adanya pelanggaran hukum.
“Memang ada pengembalian dari salah satu ormas, ya dan pengembalian uang tersebut juga telah dilakukan penyitaan oleh penyidik, salah satunya pengembalian uang senilai Rp 250 juta,” ujar Budi Prasetyo.
Penyidik kini perlu menguji apakah dana tersebut berhubungan dengan perkara yang sedang ditangani atau memiliki konteks lain. KPK menyatakan, hasil pemeriksaan akan menentukan perlakuan terhadap uang itu. Apabila ditemukan kaitan dengan tindak pidana korupsi, dana tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti.
Sebaliknya, jika hasil analisis menunjukkan uang itu tidak berkaitan dengan dugaan politik uang ataupun tindak pidana korupsi, KPK menyatakan dana akan dikembalikan kepada pihak yang menyerahkannya. Penentuan itu masih menunggu pemeriksaan penyidik, bukan keputusan yang sudah diambil pada saat uang disita.
Pengaduan PCNU Sekadau tidak disertai uang
Di luar penyerahan dari PCNU Nias, KPK juga menerima pengaduan masyarakat dari PCNU Kabupaten Sekadau terkait dugaan praktik politik uang menjelang Muktamar ke-35 NU. Budi membedakan kedua hal tersebut: pengaduan PCNU Sekadau tidak disertai penyerahan dana kepada KPK.
Perbedaan itu penting karena laporan masyarakat dan penyerahan uang merupakan informasi yang diproses melalui pemeriksaan. KPK menyatakan setiap laporan serta temuan yang diterima akan ditelaah tim penyidik. Namun, keberadaan pengaduan saja belum membuktikan bahwa dugaan yang disampaikan benar.
Budi mengatakan informasi yang masuk melalui pengaduan masyarakat tidak seluruhnya dapat dibuka kepada publik. Meski demikian, KPK memastikan informasi tersebut menjadi bahan telaah dan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pihak yang menyerahkan laporan atau dana akan memperoleh informasi mengenai prosesnya berdasarkan aturan yang berlaku.
“Informasi-informasi yang disampaikan itu menjadi bahan telaah oleh tim, menjadi bahan untuk ditindaklanjuti,” kata Budi.
Gus Ipul sebut dugaan itu salah paham
Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebelumnya menilai dugaan aliran dana korupsi dan politik uang yang diadukan berkaitan dengan kesalahpahaman. Ia menyampaikan pandangan tersebut saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (9/10/2026).
Gus Ipul membantah adanya hal-hal terkait dugaan tersebut di Muktamar NU. Ia juga meminta pelapor menyertakan bukti yang dapat mendukung pengaduannya. Menurut dia, tuduhan tidak semestinya hanya disampaikan sebagai isu tanpa pertanggungjawaban.
“Saya kira itu salah paham saja, enggak ada itu salah paham saja itu, sekali lagi enggak ada hal-hal yang terkait itu di Muktamar,” ujar Gus Ipul.
Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Gus Ipul, sementara KPK masih menjalankan penelaahan secara terpisah. Sampai penyidik menyelesaikan analisis, kaitan uang Rp 250 juta dengan dugaan politik uang menjelang Muktamar ke-35 NU belum dapat dipastikan.
Perkembangan perkara akan bergantung pada hasil pemeriksaan, termasuk penelusuran asal dana dan relevansinya terhadap dugaan yang dilaporkan. KPK menyatakan informasi yang diterima tetap menjadi bahan tindak lanjut, meski tidak seluruh proses pengaduan dapat disampaikan secara terbuka. Karena itu, publik masih perlu menunggu penjelasan resmi berikutnya sebelum menarik kesimpulan mengenai status uang tersebut.