Forum Laporan Publik

Nasional

Dua Bupati Klaten Terseret OTT KPK, Ini Jejak Kasusnya

Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 15 Oktober 2026. Kasus itu mengingatkan pada perkara mantan Bupati Klaten Sri Hartini, yang ditangkap lembaga antirasuah pada 2016 dalam kasus suap pengisian jabatan.

Sepuluh tahun memisahkan kedua penindakan tersebut. Perkara Sri berawal dari dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, sedangkan dugaan yang menjerat Hamenang berkaitan dengan sejumlah penerimaan uang, termasuk fee proyek dan setoran dari lingkungan pemerintahan daerah.

Kasus Sri Hartini bermula dari pengisian jabatan

Sri Hartini mulai menjabat sebagai Bupati Klaten pada Februari 2016. Ia terjaring OTT KPK pada 30 Desember tahun itu, lalu sehari kemudian diumumkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait pengisian posisi di Pemkab Klaten.

Dalam operasi tersebut, penyidik menyita uang Rp 80 juta dari kediaman Sri dan sekitar Rp 2 miliar dari rumah dinas. KPK juga mengamankan uang asing, yakni 5.700 dollar AS dan 2.035 dollar Singapura.

Ketika mengumumkan penangkapan, Wakil Ketua KPK saat itu, Laode M Syarif, mengatakan uang tersebut diduga berkaitan dengan pemberian untuk memperoleh posisi tertentu di Kabupaten Klaten. KPK menduga uang diterima Sri melalui seorang PNS bernama Suramlan dan berasal dari sejumlah pegawai negeri yang berkaitan dengan promosi jabatan.

“Terkait indikasi pemberian suap mendapatkan posisi-posisi tertentu di Kabupaten Klaten,” ujar Laode M Syarif saat itu.

Suramlan juga ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Sri disangka melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan Suramlan dijerat pasal terkait pemberian suap.

Perkara tersebut berlanjut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Pada September 2017, majelis hakim menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp 900 juta kepada Sri. Hakim menyatakan ia terbukti bersalah dalam perkara suap dan gratifikasi dengan nilai Rp 12,8 miliar.

Dugaan penerimaan uang dalam perkara Hamenang

Dalam perkara terbaru, KPK menetapkan Hamenang sebagai tersangka setelah menangkapnya pada 15 Oktober 2026. KPK menduga ia menerima uang dari beberapa sumber dengan nilai keseluruhan yang disebut mencapai Rp 4,3 miliar.

Salah satu dugaan penerimaan berasal dari fee penyedia atau kontraktor atas pengadaan di Kabupaten Klaten. Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyebut nilainya lebih dari Rp 2 miliar sejak Hamenang menjabat sebagai bupati.

KPK juga menyebut adanya dugaan aliran Rp 1,90 miliar melalui pihak berinisial RZI. Uang itu, menurut KPK, digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk pembayaran utang pilkada dan kebutuhan operasional.

Pada 2026, Hamenang diduga menerima Rp 245 juta dari Paguyuban Tambang yang diketuai pihak swasta berinisial LEG. Uang itu disebut diserahkan melalui Hanaku Agni, adik Hamenang, dan diduga digunakan untuk sejumlah kegiatan di lingkungan Pemkab Klaten.

Penyidik turut mengusut dugaan setoran rutin dari sejumlah pihak di pemerintahan daerah, yang menurut KPK mencapai sekurang-kurangnya Rp 1,8 miliar sejak 2025. Ada pula dugaan penerimaan dari potongan upah pungut pada 2025-2026, yang dikaitkan dengan setoran pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Klaten.

Dalam OTT terhadap Hamenang, KPK menyita sebuah tong berwarna biru yang digunakan untuk menyimpan uang sekitar Rp 934 juta. Penyidik menyebut uang itu diduga merupakan bagian dari penerimaan yang sedang diselidiki.

Proses hukum masih berjalan

Nilai dan aliran uang dalam perkara Hamenang masih merupakan dugaan yang ditangani KPK. Penetapan tersangka menandai proses penyidikan, bukan putusan bersalah; pembuktian perkara akan diuji lebih lanjut melalui proses hukum.

Perbandingan dua kasus tersebut menunjukkan bahwa penindakan terhadap kepala daerah Klaten terjadi dalam perkara dengan pola dugaan berbeda: dari suap terkait pengisian jabatan hingga penerimaan yang dikaitkan dengan proyek dan setoran. Perkembangan penyidikan Hamenang akan menentukan bagaimana dugaan-dugaan itu dibuktikan di pengadilan.

Laporanpublik