Forum Laporan Publik

Nasional

Dandhy Laksono Dijadwalkan Klarifikasi soal Film Pesta Babi

Sutradara dokumenter Dandhy Dwi Laksono dijadwalkan menjalani klarifikasi di Polda Metro Jaya pada 27 Oktober 2026 terkait laporan tokoh perempuan adat Merauke, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, mengenai film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Kuasa hukum Dandhy menyatakan kliennya belum dapat memenuhi undangan tersebut dan mempertanyakan dasar serta kejelasan prosedurnya.

Laporan Mama Sinta berkaitan dengan penggunaan wajahnya dalam film yang ia persoalkan karena dinilai tanpa persetujuan. Polisi menyatakan perkara masih berada pada tahap penyelidikan dan belum menyimpulkan ada atau tidaknya tindak pidana.

Menurut keterangan Polda Metro Jaya, jadwal klarifikasi Dandhy sebelumnya ditunda. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto menyebut Dandhy dijadwalkan memberikan keterangan pada Selasa, 27 Oktober. Ketua LBH Merauke, Johnny Teddy Wakum, juga dijadwalkan menjalani klarifikasi sehari kemudian.

Undangan klarifikasi dan keberatan kuasa hukum Dandhy

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), yang mendampingi Dandhy, menyampaikan keberatan melalui surat tanggapan yang diunggah pada akun Instagram Dandhy. Dalam surat itu disebutkan, undangan awal dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya diterbitkan pada 9 Oktober 2026. Dandhy diminta hadir pada 19 Oktober pukul 10.00 WIB di Unit V Subdirektorat Keamanan Negara.

TAUD menyatakan Dandhy belum dapat memenuhi permintaan tersebut. Tim juga mempersoalkan istilah undangan klarifikasi karena, menurut argumentasi mereka, mekanisme itu tidak secara khusus diatur dalam KUHAP, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan, maupun ketentuan hukum acara pidana lainnya.

Dalam suratnya, TAUD merujuk Pasal 5 ayat (1) dan (2) KUHAP. Tim menilai kewenangan penyelidik dalam tahap penyelidikan tidak dapat disamakan dengan kewenangan memanggil seseorang untuk memberikan klarifikasi seperti yang tercantum dalam surat. Mereka juga menyebut perkara masih berada pada tahap penyelidikan, sementara status Dandhy sebagai saksi atau tersangka tidak dicantumkan.

Atas dasar itu, TAUD menilai undangan tersebut tidak memenuhi syarat formil pemanggilan dan menyatakan Dandhy tidak berkewajiban hadir dalam bentuk permintaan yang disampaikan. Keberatan tersebut merupakan posisi hukum kuasa hukum, bukan kesimpulan yang telah ditetapkan dalam proses perkara.

Polisi menyebut perkara masih dalam penyelidikan

Budi Hermanto menjelaskan bahwa undangan klarifikasi dikirim setelah laporan warga diterima. Menurut dia, keterangan dari pihak-pihak terkait diperlukan dalam proses penyelidikan. Polisi dapat meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan apabila hasil penyelidikan menunjukkan adanya dasar yang cukup.

Sebaliknya, kata Budi, perkara dapat dihentikan pada tahap penyelidikan apabila tidak ditemukan bukti yang cukup atau unsur pidana. Dengan demikian, kepolisian belum menyatakan bahwa tindak pidana telah terjadi dalam laporan yang berkaitan dengan film tersebut.

Selain Dandhy, Johnny Teddy Wakum dijadwalkan dimintai keterangan pada 28 Oktober 2026. Polda Metro Jaya menyebut jadwal klarifikasi keduanya merupakan penyesuaian setelah agenda sebelumnya ditunda. Belum ada keterangan dalam sumber yang tersedia mengenai hasil klarifikasi atau langkah lanjutan setelah tanggal yang dijadwalkan.

Amnesty soroti kebebasan berekspresi

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid berpendapat undangan klarifikasi berbeda dari surat panggilan resmi dalam proses hukum acara pidana. Karena itu, menurut Usman, pihak yang diundang tidak otomatis wajib hadir dan dapat memilih untuk memenuhi atau menolak undangan tersebut.

Usman juga mengaitkan perkara ini dengan karya jurnalistik Dandhy yang mengangkat persoalan masyarakat adat dan lingkungan di Papua. Ia menilai film Pesta Babi berada dalam lingkup kebebasan berekspresi dan mengingatkan kepolisian agar tidak menggunakan penegakan hukum untuk membatasi hak tersebut secara sewenang-wenang.

Amnesty, melalui Usman, menegaskan aparat berkewajiban melindungi warga yang menjalankan kegiatan sah, termasuk pembuat film dan orang yang menyampaikan pendapat. Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh suatu karya, penanganannya tetap perlu mengikuti hukum dan prinsip hak asasi manusia.

Perkara ini mempertemukan laporan tentang penggunaan wajah dalam sebuah film dengan perdebatan mengenai prosedur klarifikasi dan perlindungan kebebasan berekspresi. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada proses penyelidikan dan penjelasan para pihak, sementara kepolisian menyatakan belum mengambil kesimpulan tentang ada atau tidaknya tindak pidana.

Laporanpublik