Presiden Prabowo Subianto berencana menyalurkan dana hingga Rp 400 triliun kepada petani, nelayan, serta warga di pedesaan dan daerah tertinggal pada tahun depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan itu ditujukan untuk memperkuat kemampuan belanja masyarakat sekaligus meningkatkan literasi keuangan.
Rencana tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10). Namun, pemerintah belum merinci bentuk penyalurannya: apakah berupa bantuan, kredit, atau gabungan dari beberapa skema pembiayaan.
Tujuan Rp 400 triliun: daya beli dan literasi keuangan
Airlangga menjelaskan, Presiden menginginkan masyarakat memiliki kemampuan mengelola keuangan, termasuk mempunyai uang untuk dibelanjakan dan simpanan di perbankan. Dengan begitu, kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga pada akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
“Bapak Presiden kan minta agar ujungnya masyarakat punya literasi keuangan dan punya uang untuk spending. Artinya, punya saving daripada simpanan di perbankannya masing-masing,” ujar Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (23/10).
Prabowo menyebut sasaran program meliputi petani, nelayan, serta masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan dan daerah terpencil maupun tertinggal. Ia memandang penambahan pembiayaan sebagai upaya memperluas akses keuangan hingga ke sektor produktif di tingkat akar rumput.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung capaian penyaluran kredit untuk rakyat yang sudah berjalan. Menurut dia, sekitar Rp 53 triliun telah disalurkan kepada kurang lebih dua juta warga. Ia menyatakan pemerintah ingin memperbesar skala penyaluran tersebut pada tahun mendatang.
Skema penyaluran masih dikaji, KUR jadi salah satu opsi
Airlangga belum memastikan apakah dana Rp 400 triliun akan disalurkan melalui program baru atau dimasukkan ke dalam program pembiayaan yang telah tersedia. Kredit Usaha Rakyat (KUR), kata dia, menjadi salah satu skema yang mungkin digunakan, tetapi pemerintah masih akan membahas pembagian dana berdasarkan sektor.
“Nanti kita akan menambahkan lagi dan membagi kepada sektornya masing-masing, salah satunya ada opsi masuk ke KUR. Nanti kita lihat yang lain kita bisa tambahkan,” kata Airlangga.
Data pemerintah menunjukkan penyaluran KUR hingga 20 Oktober mencapai Rp 257,84 triliun. Nilai itu setara 87 persen dari total alokasi yang tersedia, dengan jangkauan sekitar empat juta debitur. Angka tersebut memberi gambaran tentang program pembiayaan yang sudah berjalan, tetapi belum menjadi kepastian bahwa seluruh rencana Rp 400 triliun akan disalurkan melalui KUR.
Ketidakpastian mengenai bentuk bantuan atau kredit membuat rincian pelaksanaan masih dinantikan. Besaran dana, sasaran sektor, serta mekanisme penyaluran akan menentukan bagaimana rencana itu menjangkau calon penerima di berbagai daerah.
Realisasi pembiayaan daerah mencapai Rp 53 triliun
Dalam Rakornas TPAKD 2026, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi melaporkan penyaluran kredit dan pembiayaan daerah telah mencapai Rp 53 triliun. Dana tersebut diterima 2,1 juta penerima manfaat selama tiga bulan, sejak Agustus hingga Oktober 2026.
Menurut Friderica, sekitar 350 Pelaku Usaha Jasa Keuangan ikut menopang penyaluran tersebut. Bank Pembangunan Daerah juga terlibat dalam pembiayaan kepada masyarakat. Laporan ini menjadi catatan atas program akses keuangan daerah yang berjalan, meski belum dijelaskan sebagai bagian dari rencana tambahan Rp 400 triliun.
OJK juga mencatat penyaluran pembiayaan untuk program melawan rentenir sebesar Rp 64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur. Sementara pembiayaan sektor prioritas mencapai Rp 5,4 triliun dan menjangkau lebih dari 103.000 debitur.
Besarnya target yang disampaikan Prabowo akan diuji pada tahap perumusan dan pelaksanaan. Pemerintah masih perlu menetapkan skema, pembagian sektor, dan cara menjangkau warga yang dituju. Kejelasan itu penting agar pembiayaan benar-benar memperluas akses keuangan sekaligus mendukung kegiatan produktif masyarakat desa.