Penundaan pemindahan Najib Razak dari penjara ke tahanan rumah memicu ketegangan antara Istana Malaysia dan pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pemerintah menyebut masih ada persoalan hukum yang perlu dipastikan, sedangkan Sultan Ibrahim menegaskan pengampunan bersyarat bagi mantan perdana menteri itu harus dijalankan sesuai keputusan kerajaan.
Najib semula dijadwalkan menjalani sisa hukuman kasus SRC International di kediamannya di Kuala Lumpur. Namun, pada 6 November, Kejaksaan Agung Malaysia meminta agar pemindahan ditangguhkan. Najib yang sempat keluar dari penjara untuk pemeriksaan gigi akhirnya kembali ke Penjara Kajang.
Persoalan hukumnya berkaitan dengan dua perkara berbeda yang menjerat Najib. Penentuan status hukuman pertama dapat memengaruhi kapan hukuman dalam perkara 1Malaysia Development Berhad (1MDB) mulai dijalankan.
Dua hukuman membuat status Najib belum terang
Najib menjalani hukuman sejak Agustus 2022 setelah dinyatakan bersalah menggelapkan RM42 juta dari SRC International, bekas anak perusahaan dana investasi negara 1MDB. Ia semula dijatuhi 12 tahun penjara dan denda RM210 juta. Pada 2024, pengampunan kerajaan memangkas masa penjara menjadi enam tahun dan dendanya menjadi RM50 juta.
Sultan Ibrahim kemudian memberikan pengampunan bersyarat pada 18 September. Keputusan itu memungkinkan Najib menjalani sisa hukuman kasus SRC di rumah hingga 23 Agustus 2028. United Malays National Organisation (UMNO), partai yang pernah dipimpin Najib, membayar denda RM50 juta sebagai salah satu syarat pengampunan tersebut. Nilainya sekitar Rp223 miliar.
Akan tetapi, Najib juga menerima hukuman terpisah selama 15 tahun penjara dalam perkara korupsi dan pencucian uang 1MDB. Putusan itu dijatuhkan pada Desember 2025, dengan pelaksanaan hukuman dijadwalkan setelah masa pidana kasus SRC selesai. Najib mengajukan banding, tetapi Pengadilan Tinggi pada 14 Oktober menolak permintaannya untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman tersebut.
Menurut laporan CNN Indonesia, Kejaksaan Agung meminta pengadilan memperjelas apakah pembayaran denda RM50 juta hanya memenuhi syarat pengampunan, atau secara hukum mengakhiri hukuman SRC. Jawaban atas pertanyaan itu menentukan urutan masa tahanan Najib.
Jika hukuman SRC masih berlaku, ia dapat menjalani sisanya di rumah sampai Agustus 2028, lalu masuk penjara untuk perkara 1MDB. Namun, bila hukuman SRC dinyatakan telah selesai, hukuman 15 tahun dalam perkara 1MDB berpotensi mulai berlaku lebih awal. Kejaksaan Agung menyatakan klarifikasi diperlukan agar pelaksanaan pengampunan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.
Peringatan Istana menambah tekanan kepada Anwar
Sehari setelah penundaan pemindahan, Sultan Ibrahim mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa keputusan pengampunan memiliki ketentuan yang jelas dan tidak mencakup perkara Najib lainnya. Istana juga memperingatkan agar keputusan itu tidak terus dipersoalkan. Dalam pernyataan yang dikutip CNN Indonesia dari The Straits Times, mempertanyakan titah tersebut dapat dipandang sebagai tindakan menentang keputusan Yang di-Pertuan Agong.
Pernyataan itu memperbesar tekanan politik terhadap Anwar. UMNO merupakan bagian dari koalisi pemerintahan, tetapi partai tersebut mendesak agar pengampunan untuk Najib segera dilaksanakan. Sekretaris Jenderal UMNO Asyraf Wajdi Dusuki menilai pengabaian terhadap keputusan raja dapat mengarah pada pembangkangan terhadap kerajaan.
Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh juga menyatakan sayap partainya akan membuat laporan polisi untuk menyelidiki penundaan pemindahan Najib. Sikap partai itu berseberangan dengan posisi Anwar, yang secara terbuka menyatakan tidak setuju dengan keputusan UMNO membayar denda mantan pemimpinnya.
Perbedaan pandangan juga muncul di antara partai-partai dalam koalisi. Sekretaris Jenderal Partai Aksi Demokratik (DAP), Anthony Loke, sebelumnya menyatakan akan mundur dari jabatan Menteri Transportasi jika Najib kembali menjalani tahanan rumah. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan pengampunan bukan hanya soal prosedur hukum, tetapi juga berisiko memicu perselisihan di dalam pemerintahan.
Pengadilan diminta menentukan urutan hukuman
Persoalan yang kini menunggu kepastian adalah status hukum hukuman SRC setelah pembayaran denda dan pemberian pengampunan bersyarat. Keputusan pengadilan akan menentukan apakah Najib tetap menjalani sisa pidana kasus itu di rumah atau harus segera menghadapi masa tahanan dalam perkara 1MDB.
Sampai kepastian tersebut diperoleh, Najib tetap berada di Penjara Kajang. Permintaan Kejaksaan Agung kepada pengadilan menjadi tahap berikutnya yang dapat menjernihkan pelaksanaan pengampunan, sekaligus menentukan apakah penundaan pemindahan itu berakhir atau berlanjut.