Israel menyetujui pengerahan awal 250 personel asing ke Jalur Gaza sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Namun, negara asal pasukan dalam gelombang pertama itu belum diumumkan, begitu pula jadwal keberangkatan dan kedatangan mereka.
Persetujuan tersebut diberikan kepada Amerika Serikat untuk mengerahkan pasukan multinasional, menurut seorang pejabat keamanan yang dikutip media Walla. CNN Indonesia, dengan mengutip Jerusalem Post pada Senin, 9 November, melaporkan bahwa beberapa negara telah menyatakan kesediaan bergabung dalam misi itu. Belum ada konfirmasi bahwa negara-negara tersebut sudah dipilih untuk pengiriman awal.
Indonesia termasuk negara yang disebut siap mengirim personel. Namun, pemerintah belum memastikan rencana pengerahan prajurit TNI. Perbedaan antara kesediaan yang pernah disampaikan dan belum adanya arahan terbaru itu menjadi bagian penting dari perkembangan misi di Gaza.
Negara yang menyatakan kesediaan belum dipastikan
Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, Uganda, dan Albania dilaporkan telah mengutarakan kesiapan untuk menyumbangkan pasukan bagi ISF. Informasi tersebut belum menjawab apakah keenam negara itu akan terlibat dalam gelombang pertama yang berjumlah 250 orang.
Kontribusi yang dibicarakan juga tidak seluruhnya berupa pengerahan personel. Kazakhstan, misalnya, menawarkan dukungan medis dan logistik. Kosovo disebut mengajukan dukungan keamanan serta operasi kepolisian. Rincian mengenai bentuk bantuan dari negara lain tidak dijelaskan dalam laporan tersebut.
Jumlah 250 orang merupakan tahap awal yang disetujui Israel, bukan gambaran total kekuatan ISF yang mungkin dibentuk. Sampai laporan CNN Indonesia terbit, belum tersedia informasi terbuka mengenai komposisi pasukan maupun pembagian jumlah personel berdasarkan negara. Waktu pengerahan pun belum diketahui.
Ketidakjelasan itu membuat pernyataan kesediaan negara peserta perlu dibedakan dari keputusan operasional. Persetujuan Israel atas pengerahan awal tidak dengan sendirinya memastikan siapa yang berangkat, kapan misi dimulai, atau kapan pasukan tiba di Gaza. Hal-hal tersebut masih menunggu keterangan lebih lanjut.
Jakarta belum memberi arahan pengiriman TNI
Juru bicara Kementerian Pertahanan RI, Brigadir Jenderal Rico Ricardo, menyatakan belum ada pembicaraan baru di lingkungan pemerintah mengenai pengiriman TNI ke Gaza untuk bergabung dengan ISF. Ia menyampaikan kepada CNN Indonesia bahwa saat ini belum ada rencana maupun arahan baru untuk mengirim pasukan.
Pernyataan itu muncul meski Indonesia sebelumnya pernah menyatakan niat berkontribusi. Sejak bergabung dengan Board of Peace pada Februari, Indonesia disebut menyampaikan keinginan mengirim sekitar 8.000 hingga 20.000 personel. Dalam keterangan lain mengenai misi perdamaian dan stabilisasi Gaza, komitmen yang disebutkan adalah sekitar 8.000 personel.
Rencana tersebut kemudian ditunda setelah perang Amerika Serikat dan Iran berkobar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, juga mengatakan pada 29 Oktober bahwa pembahasan mengenai Board of Peace dan pengiriman pasukan masih ditangguhkan. Pemerintah mempertimbangkan situasi serta dinamika keamanan di Timur Tengah yang dinilai terus berubah.
Yvonne sebelumnya menjelaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dimaksudkan untuk memastikan aspirasi dan kepentingan rakyat Palestina tetap diperhatikan dalam rencana rekonstruksi Gaza. Juru bicara II Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl, belum memberikan pembaruan saat dimintai konfirmasi mengenai status Indonesia di dewan tersebut dan rencana keterlibatan dalam ISF.
ISF terkait rencana Board of Peace
Pengerahan ISF merupakan bagian dari kesepakatan dalam Board of Peace. Dewan itu dibentuk sebagai bagian dari rencana 20 poin yang diusulkan Amerika Serikat dan mendapat dukungan Dewan Keamanan PBB melalui sebuah resolusi. Rencana pengiriman pasukan, dengan demikian, berada dalam kerangka upaya stabilisasi dan rekonstruksi Gaza yang lebih luas.
Bagi Indonesia, keputusan mengenai pengerahan tidak hanya bergantung pada pernyataan kesediaan yang telah disampaikan. Pemerintah masih menangguhkan pembahasan, sementara perkembangan keamanan kawasan menjadi pertimbangan. Belum ada arahan terbaru dari Kementerian Pertahanan untuk mengirim TNI.
Adapun untuk tahap awal, informasi yang tersedia masih terbatas pada persetujuan Israel terhadap pengerahan 250 personel asing. Nama negara yang akan mengisi jumlah tersebut dan jadwal penugasan belum diumumkan. Pemerintah Indonesia juga belum menyatakan perubahan atas penangguhan rencana keterlibatannya.