Forum Laporan Publik

Dunia

Krisis MK Polandia Memicu Adu Klaim dan Demonstrasi

Penangguhan Ketua Mahkamah Konstitusi Polandia Bogdan Swieczkowski dan wakilnya, Bartlomiej Sochanski, selama satu bulan memicu pertarungan terbuka soal siapa yang berwenang mengendalikan lembaga peradilan itu. Perselisihan yang berlangsung sejak Jumat, 30 Oktober, berkembang menjadi tuduhan kudeta, pengerahan polisi antihuru-hara, dan aksi demonstrasi di sekitar gedung MK.

Perkara ini bukan sekadar pergantian pimpinan pengadilan. Pemerintah Perdana Menteri Donald Tusk menyebut pembenahan peradilan sebagai upaya memulihkan supremasi hukum. Sebaliknya, MK dan kelompok oposisi menilai tindakan tersebut melanggar konstitusi. Dua kubu kini sama-sama mengklaim memiliki dasar hukum untuk menentukan kepemimpinan lembaga itu, seperti dilaporkan CNN Indonesia.

Penangguhan pimpinan membuka sengketa kewenangan

Hakim Anna Korwin-Piotrowska mengumumkan penangguhan Swieczkowski dan Sochanski. Menurut laporan Anadolu, ia menuduh keduanya menghalangi hakim-hakim baru menjalankan tugas serta melakukan pelanggaran prosedur dalam pengelolaan perkara. Keputusan itu berlaku satu bulan.

Pemerintah mendukung langkah tersebut. Tusk mengatakan tindakan tegas diperlukan setelah bertahun-tahun terjadi kekacauan hukum di bawah pemerintahan Partai Law and Justice (PiS). Menteri Kehakiman yang juga menjabat Jaksa Agung, Waldemar Zurek, menyatakan telah meminta pencabutan kekebalan hukum Swieczkowski dan Sochanski.

Namun, MK menolak mengakui perubahan itu. Melalui akun X resminya, lembaga tersebut menyatakan Swieczkowski tetap menjabat sebagai ketua. MK juga mempersoalkan kedudukan Korwin-Piotrowska sebagai pimpinan sementara karena ia belum mengucapkan sumpah jabatan di hadapan presiden.

Perbedaan sikap itu membuat sengketa tidak berhenti pada keputusan seorang hakim. Pemerintah memandang penangguhan sebagai bagian dari penataan lembaga, sementara MK menyebut langkah itu sebagai “kudeta”. Situs resmi mahkamah sempat tidak dapat diakses pada Jumat malam. Meski demikian, pernyataan di akun X mereka tetap menegaskan bahwa Swieczkowski masih memegang jabatan secara sah.

Akar konflik bermula dari reformasi era PiS

Ketegangan sekarang berkaitan dengan perubahan peradilan yang dilakukan PiS selama berkuasa pada 2015 hingga 2023. Partai nasionalis-konservatif itu mengubah sistem hukum Polandia, termasuk tata cara penunjukan hakim. Kebijakan tersebut menuai kritik karena dianggap dapat mengurangi kemandirian lembaga peradilan.

Uni Eropa juga pernah menuding pengadilan tertinggi Polandia terlalu dekat dengan kekuatan politik nasionalis yang saat itu memerintah. Setelah menang dalam pemilu 2023, Tusk membentuk pemerintahan baru dan berjanji memulihkan independensi peradilan. Pelaksanaannya tersendat karena sejumlah hakim yang ditunjuk pada masa PiS masih menduduki posisi penting.

Persoalan bertambah ketika Presiden Karol Nawrocki, yang dekat dengan PiS, menolak mengambil sumpah sejumlah hakim baru pilihan parlemen. Dengan demikian, perdebatan tentang siapa yang sah duduk di pengadilan telah berlangsung sebelum penangguhan dua pimpinan MK diumumkan. Kini, masing-masing pihak menggunakan perbedaan tafsir tersebut untuk mempertahankan posisinya.

Zurek menilai pengadilan telah dikuasai kepentingan tertentu dan perlu dikembalikan ke fungsi semestinya. Di sisi lain, Nawrocki dan kubu PiS menentang tindakan pemerintah. Perbedaan ini memperlihatkan konflik yang lebih luas antara kabinet Tusk dan jaringan kekuasaan yang terbentuk selama pemerintahan PiS, terutama dalam urusan lembaga hukum.

Demonstran mendatangi gedung mahkamah

Ketegangan politik segera terasa di jalanan. Pendukung PiS berkumpul di sekitar gedung MK, sementara polisi antihuru-hara ditempatkan untuk menjaga kawasan tersebut. Sejumlah demonstran berusaha melewati barikade. Polisi mengatakan tiga orang ditangkap karena mencoba masuk ke gedung pengadilan.

Dalam demonstrasi itu, sebagian peserta meneriakkan kecaman kepada Tusk. Seorang demonstran, Tomasz Zaleski, mengatakan kepada AFP bahwa ia menilai hak konstitusional mereka sedang diinjak-injak. Mantan perdana menteri dari PiS, Jaroslaw Kaczynski, juga berpidato di hadapan massa dan meminta Nawrocki mengambil tindakan.

Presiden membatalkan kunjungan kenegaraan ke Senegal setelah situasi memanas. Pesawatnya berbalik menuju Warsawa. Nawrocki menyampaikan bahwa dalam keadaan seperti itu ia perlu berada di Polandia. Setibanya di ibu kota, ia mengadakan pertemuan darurat di istana kepresidenan dengan Swieczkowski dan Ketua Pertama Mahkamah, Zbigniew Kapinski.

Belum ada penyelesaian atas klaim yang saling bertentangan tersebut dalam informasi yang tersedia. Penangguhan pimpinan MK, permintaan pencabutan kekebalan hukum, serta penolakan mahkamah terhadap keputusan itu membuat sengketa kewenangan masih terbuka. Perhatian berikutnya tertuju pada langkah Presiden Nawrocki dan proses hukum yang diminta Zurek.

Laporanpublik