Usulan menghapus fasilitas bebas ganjil genap bagi mobil listrik jika pangsa pasarnya mencapai 30 persen belum membuat Hyundai mengambil sikap khusus. PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menyatakan kebijakan tersebut pada akhirnya bergantung pada keputusan pemerintah, sementara fasilitas yang berlaku di Jakarta tidak dinikmati konsumen di daerah lain.
Chief Operating Officer HMID Fransiscus Soerjopranoto mengatakan aturan bebas ganjil genap hanya berlaku di Ibu Kota. Karena pemilik mobil listrik juga tersebar di berbagai daerah, Hyundai menilai kebijakan di Jakarta bukan satu-satunya pertimbangan dalam menyikapi pasar kendaraan listrik.
“Toh nggak ada bedanya, tetap berjalan seperti itu,” ujar Frans di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (5/11), seperti diberitakan detikOto. Ia menyebut keputusan pemerintah dan sikap masing-masing produsen akan menentukan bagaimana aturan itu dihadapi.
Usulan berlaku setelah pangsa pasar mencapai 30 persen
Wacana penghapusan fasilitas tersebut disampaikan Ketua Umum Perkumpulan Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko. Ia mengusulkan agar insentif nonfiskal, termasuk pengecualian dari aturan ganjil genap, mulai dievaluasi ketika pangsa pasar mobil listrik mencapai 30 persen.
Menurut Moeldoko, insentif dibutuhkan untuk mendorong kendaraan listrik pada tahap awal pengenalan. Jika pasar sudah terbentuk dan pertumbuhannya semakin kuat, pemerintah dapat mempertimbangkan penyesuaian aturan. Dengan begitu, menurut usulannya, perlakuan terhadap kendaraan listrik dan kendaraan konvensional bisa diselaraskan.
Gagasan itu bukan pengumuman perubahan aturan. Angka 30 persen menjadi ambang yang diajukan Moeldoko untuk memulai pembahasan penghapusan, bukan keterangan bahwa pangsa pasar saat ini sudah mencapai tingkat tersebut. Ia menyampaikan usulan itu di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10).
Moeldoko juga menilai fasilitas bagi mobil listrik berpotensi memunculkan kecemburuan di kalangan pengguna kendaraan konvensional. Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari argumennya agar insentif tidak berlaku tanpa batas waktu. Namun, ia tetap menempatkan dorongan awal terhadap pasar kendaraan listrik sebagai alasan pemberian fasilitas.
Fasilitas Jakarta tak menjangkau seluruh konsumen
Respons Hyundai menyoroti batas wilayah kebijakan. Pengemudi yang menggunakan mobil listrik di Jakarta dapat merasakan manfaat pengecualian ganjil genap, sedangkan konsumen di luar Jakarta tidak memperoleh fasilitas serupa. Karena itu, menurut Frans, aturan tersebut tidak serta-merta menjadi pembeda yang menentukan sikap perusahaan di semua wilayah.
Perbedaan cakupan itu membuat pembahasan insentif perlu melihat siapa yang menerima manfaat dan di mana aturan berlaku. Dalam kasus ini, usulan Moeldoko menyangkut fasilitas yang terbatas pada Jakarta, sementara penjualan kendaraan listrik dan konsumennya tidak hanya berada di Ibu Kota. Frans tidak menyampaikan usulan pengganti atau meminta pemerintah mempertahankan pengecualian tersebut.
Pernyataan Hyundai juga belum dapat dibaca sebagai dukungan terhadap penghapusan maupun penolakan. Perusahaan menunggu arah kebijakan pemerintah dan menyebut setiap produsen dapat menentukan sikap masing-masing. Dengan demikian, respons itu lebih menegaskan posisi bahwa keputusan tidak berada di tangan Hyundai.
Keputusan pemerintah masih dinanti
Perdebatan ini mempertemukan dua pertimbangan: insentif untuk mendorong minat terhadap mobil listrik dan perlakuan yang setara bagi pengguna kendaraan lain. Bagi konsumen, perubahan aturan akan terasa terutama saat berkendara di Jakarta, tempat fasilitas bebas ganjil genap berlaku. Namun, bahan kebijakan yang disampaikan Moeldoko masih berupa usulan dengan ambang pangsa pasar tertentu.
Belum ada keterangan dalam pernyataan Hyundai mengenai kapan pemerintah akan memutuskan usulan itu atau bagaimana mekanisme pengukuran pangsa pasar 30 persen. Frans juga tidak merinci posisi perusahaan jika ambang tersebut tercapai. Untuk saat ini, perhatian tertuju pada keputusan pemerintah, yang akan menentukan apakah fasilitas bagi mobil listrik di Jakarta dipertahankan atau kelak diubah.