Forum Laporan Publik

Ekonomi

Hashim Soroti Ekonomi Tak Tercatat Rp 10.000 Triliun

Hashim Djojohadikusumo menilai aktivitas ekonomi yang belum tercatat dapat membuka ruang besar bagi penerimaan negara. Dalam pidato di Rapimnas Kadin 2026, ia menyebut nilai kegiatan tersebut mencapai sekitar Rp 10.000 triliun dan menghitung selisih penerimaan dengan Kamboja berpotensi menghasilkan tambahan Rp 1.500 triliun per tahun.

Angka itu disampaikan Hashim dalam rapat pimpinan nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026. Ketua Dewan Penasihat Kadin tersebut juga menjabat Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi. Pidatonya kembali ramai diperbincangkan pada Senin, 2 November.

Hashim menggambarkan ekonomi Indonesia lebih besar daripada yang tercermin dalam produk domestik bruto (PDB) resmi. Menurutnya, PDB tercatat sekitar Rp 25.000 triliun, sementara 30 hingga 40 persen kegiatan ekonomi belum masuk pencatatan. Ia mengaitkan perkiraan itu dengan data Bank Dunia.

Transaksi tunai jadi contoh ekonomi tak tercatat

Untuk menjelaskan persoalan tersebut, Hashim mengangkat transaksi jasa yang dibayar langsung tanpa kuitansi. Ia bercerita tukang cukur biasa datang ke apartemennya sebulan sekali, sedangkan seorang pemijat yang dipanggil keluarganya datang setiap dua pekan. Pembayaran kedua jasa itu, katanya, tidak disertai bukti transaksi.

Ia lalu memperluas contoh itu ke berbagai usaha kecil dan jasa sehari-hari. Menurut Hashim, transaksi tunai yang berulang dalam jumlah besar dapat membentuk nilai ekonomi yang luput dari pencatatan. Ia menyebut warung tegal dan salon sebagai contoh, bukan sebagai ukuran tunggal dari keseluruhan aktivitas informal.

“Dan ternyata ekonomi kita 30-40 persen tidak tercatat.”

Hashim menyebut kondisi tersebut sebagai kabar baik karena menunjukkan kapasitas ekonomi Indonesia lebih besar dari angka yang selama ini tercatat. Namun, ia juga menilai keadaan itu menjadi persoalan apabila aktivitas ekonomi yang semestinya menyumbang penerimaan negara tidak terjangkau pemungutan.

Dalam pidatonya, Hashim mengatakan negara seharusnya dapat mengoptimalkan penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menyebut pungutan 11 persen untuk transaksi sehari-hari sebagai gambaran potensi yang belum terhimpun. Pernyataan itu merupakan argumen Hashim dalam pidato, bukan rincian tentang skema pemungutan atau cakupan transaksi yang akan dikenai pajak.

Rasio penerimaan negara dibandingkan dengan Kamboja

Hashim juga membandingkan penerimaan negara Indonesia dengan sejumlah negara. Ia menyebut rasio penerimaan Indonesia sekitar 12 persen dari PDB tercatat, dengan perhitungan yang mencakup pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sebagai pembanding, ia menyebut Kamboja berada di angka 18 persen dan India 20 persen.

Dari selisih enam poin persentase antara Indonesia dan Kamboja, Hashim menghitung peluang tambahan penerimaan Rp 1.500 triliun. Perhitungannya menggunakan PDB tercatat Rp 25.000 triliun. Ia menyampaikan angka itu sebagai potensi yang menurutnya dapat diperoleh setiap tahun, bukan sebagai penerimaan yang telah terealisasi.

Hashim menilai keterbatasan penerimaan negara ikut menghambat kemampuan pemerintah membiayai berbagai program. Dalam pidatonya, ia menyebut Makan Bergizi Gratis (MBG) dan koperasi desa sebagai contoh program yang kerap dikaitkan dengan persoalan anggaran. Ia berpendapat Indonesia memiliki kemampuan ekonomi untuk membiayai kebutuhan tersebut jika penerimaan dapat dihimpun lebih baik.

Republika juga melaporkan Hashim menyebut pemungutan pajak digital akan dimulai pada 9 November 2026. Namun, laporan pidato yang tersedia tidak merinci bentuk pungutan, siapa yang menjadi sasaran, ataupun bagaimana rencana itu berhubungan dengan contoh transaksi tunai yang ia paparkan.

Angka potensi belum sama dengan penerimaan

Besarnya ekonomi yang belum tercatat dan hitungan tambahan Rp 1.500 triliun menjadi inti argumen Hashim. Kedua angka itu berkaitan, tetapi tidak berarti seluruh kegiatan yang belum tercatat dapat langsung dikenai pungutan atau menghasilkan penerimaan sebesar hitungan tersebut. Dalam pidatonya, ia mendorong pemerintah menindaklanjuti temuan mengenai aktivitas ekonomi yang tidak masuk pencatatan.

Hashim menutup bagian pidato itu dengan ajakan agar pelaku usaha dan pemerintah memperhatikan rendahnya rasio penerimaan negara. Untuk saat ini, rincian kebijakan yang akan mengubah potensi tersebut menjadi penerimaan belum dijelaskan dalam laporan pidatonya. Perhatian berikutnya tertuju pada rencana pajak digital yang disebut akan berlaku mulai 9 November.

Laporanpublik