Forum Laporan Publik

Ekonomi

Gerakan Pangan Murah Digelar Serentak di 514 Daerah

Gerakan Pangan Murah (GPM) digelar serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota untuk menjaga pasokan, menekan gejolak harga, serta memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan terjangkau. Wakil Menteri Pertanian Saleh Mustafa meminta intervensi pemerintah diperkuat agar respons terhadap perubahan harga di daerah bisa dilakukan lebih cepat.

Saleh menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan GPM saat menghadiri kegiatan nasional di Jakarta, Kamis (22/10). Namun, ia mengingatkan bahwa kegiatan pasar murah perlu disertai upaya berkelanjutan untuk membantu daya beli masyarakat yang dinilai masih relatif rendah.

“Saya sangat mengapresiasi gerakan ini karena sangat membantu masyarakat. Namun, kita juga harus melihat kondisi riil bahwa daya beli masyarakat saat ini relatif rendah,” kata Saleh. Ia mendorong optimalisasi bantuan pangan yang telah direncanakan Presiden agar kebutuhan pokok dapat dipenuhi masyarakat secara lebih merata.

Intervensi harga pangan perlu respons cepat

Menurut Saleh, pelaksanaan GPM perlu terus ditingkatkan dan dievaluasi. Pemerintah, kata dia, perlu mengukur dampak kegiatan tersebut terhadap daya beli masyarakat sebagai konsumen, bukan hanya melihat jumlah kegiatan atau komoditas yang disediakan.

“Harapan kita, ke depan daya beli masyarakat semakin meningkat sehingga kebutuhan pangan pokok dapat terpenuhi dengan lebih baik,” ujarnya. Pemerintah berharap berbagai intervensi yang dijalankan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama ketika harga pangan bergerak tidak stabil.

Penguatan program juga dilakukan melalui penyediaan sarana untuk menguji keamanan pangan dan memantau pasokan. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyerahkan kendaraan yang mendukung pengujian keamanan komoditas, termasuk memastikan cabai yang dijual aman dikonsumsi dan tidak mengandung bahan berbahaya.

Pemerintah juga menghadirkan kendaraan pendukung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Badan Pangan Nasional. Sarana tersebut diharapkan memperkuat pemantauan kondisi pangan di lapangan dan mempercepat intervensi ketika terjadi gejolak harga di suatu wilayah.

Pasar murah menjangkau kawasan padat penduduk

GPM Nasional diselenggarakan dalam rangka Hari Pangan Sedunia 2026 dengan melibatkan dinas ketahanan pangan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Di Jakarta, kegiatan dipusatkan di tiga lokasi: bantaran sungai Flyover Kalibata Cawang-Cililitan, Kantor RW 007 Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, serta Kantor Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Lokasi-lokasi tersebut dipilih di kawasan padat penduduk agar layanan pangan murah lebih dekat dengan warga. Di Jakarta, pemerintah menyediakan 400 paket beras gratis dan 2.400 voucher belanja senilai Rp 15.000 per voucher untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan.

Sejumlah komoditas dijual dengan harga di bawah harga pasar. Persediaan yang disiapkan mencakup beras SPHP 12,25 ton, beras premium 6 ton, gula pasir 3,24 ton, minyak goreng 5.500 liter, ayam 1.200 ekor, dan daging sapi 150 kilogram.

Komoditas lainnya terdiri atas telur ayam ras 870 kilogram, cabai rawit merah 80 kilogram, cabai merah keriting 185 kilogram, bawang merah 170 kilogram, serta bawang putih 150 kilogram. Ketersediaan bahan pangan dalam jumlah beragam itu menjadi bagian dari upaya menjaga akses warga terhadap kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Kolaborasi pusat dan daerah menopang GPM

Pelaksanaan GPM melibatkan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha swasta. Kolaborasi tersebut ditujukan untuk menjaga ketersediaan pangan, memperluas akses masyarakat, sekaligus memperkuat kemampuan pemerintah merespons perubahan pasokan dan harga.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, GPM tercatat berlangsung sebanyak 11.349 kali di seluruh Indonesia. Rinciannya, 127 kegiatan di tingkat pusat, 2.071 di tingkat provinsi, 8.710 di kabupaten/kota, dan 441 kegiatan bersama mitra.

Kementerian Pertanian bersama instansi terkait akan terus memperkuat koordinasi dan dukungan bagi pelaksanaan program. Keberlanjutan GPM dan evaluasi dampaknya akan menjadi bagian penting untuk memastikan intervensi tidak berhenti pada penyediaan pangan murah, tetapi juga membantu warga menghadapi tekanan harga dan memenuhi kebutuhan pokok secara lebih aman.

Laporanpublik