Forum Laporan Publik

Lingkungan

Enam Perusahaan di Kuansing Disegel, Ini Temuan Gakkum

Enam perusahaan di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, disegel atau ditutup sementara operasionalnya setelah inspeksi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama anggota Komisi XII DPR RI Muhammad Rohid, Jumat (3/10/2026). Pemeriksaan menemukan beragam dugaan pelanggaran, mulai dari pengelolaan air limbah hingga penanaman sawit di sempadan sungai.

Perusahaan yang disebut dalam hasil pemeriksaan ialah PT Mustika Agro Lestari (MAS), PT Tamora Agro Lestari (TAL), PT Karya Tama Bakti Mulia (KTBM), PT Citra Riau Sarana (CRS) PKS II, PT Sinergi Inti Makmur (SIM), dan PT Pancaran Cahaya Sejati (PCS). Keenamnya kini berada dalam pengawasan kementerian.

Temuan yang dipaparkan mencakup persoalan dokumen lingkungan, sarana pengendalian pencemaran, penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), hingga fasilitas pencegahan kebakaran lahan. Rincian pelanggaran yang disampaikan dalam bahan pemeriksaan berbeda untuk setiap perusahaan.

Temuan pengelolaan limbah di pabrik sawit

Di pabrik kelapa sawit PT MAS, pemeriksa mencatat perusahaan belum memiliki Surat Kelayakan Operasional (SLO) pembuangan air limbah dan pemenuhan baku mutu emisi. Kapasitas terpasang pabrik tercatat 45 ton per jam, sedangkan dokumen lingkungan mencantumkan 40 ton per jam. Ada pula penambahan satu boiler dan dua genset yang belum tercakup dalam dokumen tersebut, meski perusahaan disebut telah memiliki persetujuan teknis.

PT MAS juga dinilai belum menguji parameter tembaga (Cu) dan besi (Fe) sebagaimana ketentuan persetujuan teknis air limbah. Pemeriksa menemukan penumpukan serat di tungku bakar bekas dan lumpur dari bak sirkulasi sebelum masuk instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Pengujian udara ambien, kebisingan, dan kebauan di jalan kebun juga tidak dilakukan.

Catatan lain pada PT MAS menyangkut tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang tidak sesuai rincian teknis, termasuk soal koordinat dan jumlah bak penampung ceceran. Sarana pengendalian kebakaran lahan juga disebut belum memenuhi ketentuan. Rohid menyampaikan temuan tersebut setelah inspeksi.

Di PT TAL, temuan meliputi penambahan alat produksi dan penggunaan air tanah yang tidak tercakup dalam dokumen lingkungan. Perusahaan juga disebut belum melaksanakan sejumlah kewajiban pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen UKL-UPL serta belum mengolah air limbah domestik.

Saluran air dan sempadan sungai jadi perhatian

Pemeriksa mendapati sebagian air limbah proses produksi PT TAL masuk ke saluran drainase air hujan. Kondisi itu disertai potensi luapan dan pelepasan air limbah secara tiba-tiba. Sebagian saluran limbah produksi juga tidak kedap, sementara flowmeter tidak berfungsi.

Di area yang sama, tungku bakar disebut belum dilengkapi alat pengendali emisi dan belum tercakup dalam persetujuan teknis emisi. Cerobong tungku dilaporkan bocor. Pemeriksa turut menemukan kemasan bekas bahan berbahaya yang tidak disimpan di tempat penyimpanan limbah B3 serta pembakaran sampah domestik.

Temuan penggunaan lahan menjadi sorotan pada PT KTBM, yang berlokasi di sempadan Sungai Rukam, Kuantan Mudik. Kegiatan penanaman kembali disebut belum tercakup dalam dokumen lingkungan. Pemeriksa juga menemukan sawit baru berumur sekitar satu tahun di sempadan Sungai Batang Pantai dan Sungai Rukam seluas kurang lebih 7,41 hektare, serta di sempadan Sungai Tiu sekitar 2,9 hektare.

Selain itu, terdapat penanaman sawit sekitar 1,76 hektare di luar batas hak guna usaha (HGU). Parit gajah sepanjang kurang lebih 4.237 meter ditemukan berada sebagian di sempadan sungai dan di luar HGU, dengan saluran pembuangan yang terhubung ke badan air.

Administrasi dan fasilitas pemantauan ikut diperiksa

Untuk pencegahan kebakaran, sarana PT KTBM dinilai belum sesuai ketentuan. Perusahaan memiliki empat menara api dari kewajiban 21 unit, sedangkan sebagian besar alat pelindung diri dan perlengkapan regu pemadam kebakaran belum memenuhi jumlah minimum. Perusahaan juga disebut tidak menyampaikan laporan pengelolaan B3 secara berkala melalui sistem SIMPEL.

Pada PKS II PT CRS, pemeriksa menyoroti sanksi administratif terkait kolam IPAL 7 yang jebol. Sanksi tersebut tercantum dalam keputusan Bupati Kuantan Singingi tertanggal 22 Januari 2024 dan disebut belum dicabut. Perusahaan juga belum memasang oil trap di area bengkel serta belum memenuhi sejumlah ketentuan pencatatan dan penandaan sumber emisi boiler.

Persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi PT CRS masih dalam proses perubahan. Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 dilaporkan berakhir pada 2023, sementara perusahaan sedang mengurus perubahan dokumen dan rincian teknis. Pemeriksa juga mencatat sampah belum dipilah.

PT SIM dan PT PCS turut masuk dalam daftar enam perusahaan yang disegel sementara dan berada dalam pengawasan kementerian. Namun, rincian temuan untuk kedua perusahaan itu tidak tercantum dalam paparan pelanggaran yang tersedia. Pengawasan lanjutan akan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap catatan pemeriksaan ditindaklanjuti dan operasional perusahaan berjalan sesuai ketentuan lingkungan.

Laporanpublik