Pemerintah Indonesia menghentikan secara permanen ekspor benih bening lobster (BBL) dan akan mengarahkan pemanfaatannya untuk budi daya di dalam negeri. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan kebijakan tersebut diperkuat oleh aturan baru serta pembentukan satuan tugas untuk mencegah pengeluaran benih lobster secara ilegal.
Penghentian itu diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 5 Tahun 2026, yang mengubah Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 mengenai pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026 sebagai dasar pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL).
“Selamanya kita setop. Akhirnya kita akan melakukan pembudidayaan di sini,” kata Trenggono setelah peluncuran Satgas P2BBL di Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026). Menurut dia, negara lain yang membutuhkan benih lobster perlu berunding dengan Indonesia, sementara pemerintah mengembangkan kegiatan budi daya di dalam negeri.
Benih lobster diarahkan untuk budi daya nasional
Perubahan kebijakan ini menggeser fokus dari penjualan benih ke luar negeri menuju pembesaran lobster di Indonesia. Pemerintah berharap nilai ekonomi tidak berhenti pada komoditas benih, melainkan berlanjut hingga lobster hasil budi daya siap dipasarkan. Dengan begitu, kegiatan produksi dan nilai tambah dapat tumbuh di dalam negeri.
Indonesia diperkirakan memiliki potensi benih bening lobster hingga 465,8 juta ekor per tahun. Potensi itu, menurut pemerintah, perlu dikelola secara terukur dan berkelanjutan agar dapat menopang budi daya nasional serta memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Angka tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah ingin mengembangkan industri lobster dari hulu hingga hasil panen.
Perkembangan budi daya di Batam turut menunjukkan adanya peluang pemasaran. Kementerian Kelautan dan Perikanan melaporkan 339,5 kilogram lobster dari budi daya percontohan di wilayah itu telah dipasarkan ke Singapura pada 10 September. Pemerintah berharap pendekatan serupa dapat memperkuat kemampuan produksi sebelum hasilnya dijual ke pasar luar negeri.
Trenggono menegaskan, yang akan diekspor bukan lagi benih, melainkan lobster yang telah dibesarkan. Ia menyebut pemerintah akan menjalankan budi daya di Indonesia sebagai pengganti ekspor BBL. Skema itu menuntut pengelolaan benih dan pengembangan budi daya agar berjalan seiring dengan upaya meningkatkan nilai jual produk.
Satgas P2BBL perkuat penindakan penyelundupan
Larangan ekspor juga diiringi langkah penegakan hukum. Satgas P2BBL dibentuk untuk memperkuat koordinasi pencegahan dan penindakan terhadap benih lobster yang dikeluarkan dari wilayah Indonesia secara ilegal. Pembentukan satgas ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan penyelundupan, yang menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tetap menjadi persoalan meski izin ekspor diberikan.
Zulkifli menilai izin resmi tidak otomatis menghentikan praktik ilegal. Ia khawatir jumlah pihak yang memperoleh izin lebih sedikit dibandingkan mereka yang mengambil dan mengirim benih secara ilegal. Karena itu, ia memandang penegakan hukum yang tegas dan terpadu sebagai cara penting untuk menjaga potensi ekonomi benih lobster.
“Satu-satunya cara memang kalau mau mengambil manfaat yang besar dari bibit ini adalah penegakan hukum,” ujar Zulkifli dalam acara peluncuran Satgas P2BBL.
Satgas tersebut berada di bawah komando Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman. Bagi pemerintah, penghentian ekspor dan penguatan pengawasan merupakan dua langkah yang saling melengkapi: benih diarahkan untuk budi daya nasional, sementara jalur pengeluaran ilegal menjadi sasaran penindakan.
Kebijakan ekspor benur pernah berubah
Larangan permanen ini menutup rangkaian perubahan kebijakan ekspor benur dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2016, pemerintah melarang penangkapan dan pengeluaran lobster, kepiting, serta rajungan melalui Permen KP Nomor 56 Tahun 2016. Kebijakan itu kemudian berubah pada 2020, ketika aturan baru membuka kembali kesempatan ekspor benih lobster.
Pada 2021, ekspor kembali ditutup melalui Permen KP Nomor 17 Tahun 2021. Pemerintah kemudian membuka lagi peluang pemanfaatan BBL untuk budi daya lewat Permen KP Nomor 7 Tahun 2024, termasuk kemungkinan budi daya di luar Indonesia. Aturan tersebut mensyaratkan investor asing terlebih dahulu berinvestasi dan melakukan kegiatan budi daya di Indonesia.
Kini, Permen KP Nomor 5 Tahun 2026 mengakhiri kembali keran ekspor benih. Tantangan berikutnya adalah memastikan potensi benih dapat dikelola secara berkelanjutan, kemampuan budi daya tumbuh, dan pengawasan berjalan efektif. Keberhasilan arah kebijakan ini akan terlihat dari kemampuan Indonesia menghasilkan lobster bernilai tambah tanpa membiarkan benihnya keluar secara ilegal.