Empat bidang tanah sitaan terkait utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) milik PT Timor Putra Nasional (TPN) belum berpindah ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), meski sudah tiga kali gagal terjual melalui lelang. Aset yang berkaitan dengan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto itu masih berada dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), menurut keterangan LMAN yang dikutip detikFinance, Senin (16/11/2026).
Status tersebut berarti LMAN belum dapat menjalankan pengelolaan untuk mencari manfaat lain dari tanah-tanah itu. Direktur LMAN Meirijal Nur mengatakan lembaganya siap menerima penugasan, tetapi keputusan pelimpahan belum dilakukan. Ia menegaskan penilaian terhadap aset tidak didasarkan pada siapa pemilik sebelumnya.
“Sepanjang itu memang kita dipercayakan untuk mengelolanya, kita akan terima itu dan memikirkan seoptimal mungkin bagaimana dia bisa memberikan manfaat yang optimal bagi negara,” kata Meirijal.
Belum ada keterangan dalam laporan tersebut mengenai kapan pengelolaan akan dialihkan atau kapan lelang berikutnya dijadwalkan. Untuk saat ini, aset masih ditangani DJKN sebagai bagian dari pengelolaan barang milik negara.
Harga lelang turun, tetapi tak menarik pembeli
Penjualan terakhir berlangsung pada 17 Juni 2022. Pemerintah menawarkan empat bidang tanah itu dalam satu paket dengan nilai limit Rp2,06 triliun, tetapi tidak ada peserta yang membeli. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan limit pada dua lelang sebelumnya, yakni Rp2,425 triliun pada lelang pertama dan Rp2,15 triliun pada lelang kedua.
Besaran uang jaminan juga berubah. Pada lelang terakhir, calon peserta diwajibkan menyiapkan Rp420 miliar. Sebelumnya, jaminan ditetapkan Rp1 triliun pada penjualan pertama dan Rp430,2 miliar pada kesempatan kedua. Meski syarat harga dan jaminan telah diturunkan, tiga upaya pelelangan tetap berakhir tanpa transaksi.
Nilai limit Rp2,06 triliun perlu dibedakan dari angka Rp2,61 triliun yang tercatat sebagai kewajiban TPN. detikcom, berdasarkan catatan pada 2023, menyebut utang yang masih harus dibayar kepada negara sebesar Rp2.612.287.348.912,95. Penagihan kewajiban itu berasal dari kredit sejumlah bank. Sementara itu, nilai Rp2,425 triliun merupakan limit yang dipasang pada lelang pertama, bukan jumlah utang yang tercatat tersebut.
Empat bidang tanah berada di Jawa Barat
Aset yang dilelang berupa tanah dengan status Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di Kamojing, Cikampek Pusaka, dan Kalihurip. Dua bidang berada di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang. SHGB Nomor 3/Kamojing seluas 518.870 meter persegi tercatat atas nama PT Timor Industri Komponen, sedangkan SHGB Nomor 4/Kamojing seluas 530.125,526 meter persegi tercatat atas nama PT KIA Timor Motors.
Dua bidang lainnya juga tercatat atas nama PT KIA Timor Motors. Tanah SHGB Nomor 5/Cikampek Pusaka memiliki luas 100.985,15 meter persegi dan berada di Desa Cikampek Pusaka. Adapun SHGB Nomor 22/Kalihurip mencakup 98.896,700 meter persegi di Desa Kalihurip. Jika dijumlahkan, luas keempat bidang itu sekitar 1,25 juta meter persegi.
BERNAS.id menyebut area Kamojing, Cikampek, dan Kalihurip berada di koridor industri Jawa Barat. Namun, empat bidang tanah tersebut ditawarkan sebagai satu paket pada lelang terakhir. Skala dan penggabungan aset dalam satu transaksi menjadi konteks penting bagi calon pembeli, meski laporan yang tersedia tidak merinci alasan peserta lelang tak muncul.
Pengelolaan aset belum beralih
Penyitaan aset dilakukan dalam rangka penagihan kewajiban BLBI. Menurut keterangan yang diberitakan detikFinance, penyitaan berkaitan dengan tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang tersebut. Kegagalan lelang membuat negara belum memperoleh hasil penjualan dari empat bidang tanah itu, sedangkan kewajiban TPN yang tercatat belum tertagih seluruhnya.
Di sisi lain, belum adanya pelimpahan ke LMAN membuat lembaga tersebut belum menjalankan opsi pengelolaan atas aset. Meirijal hanya menyatakan kesiapan jika penugasan diberikan; ia tidak menyebut skema tertentu yang akan diterapkan. Karena itu, perkembangan yang dapat dipastikan saat ini masih berkisar pada status administrasi aset, bukan rencana pemanfaatan atau jadwal penjualan baru.
LMAN berada di bawah Kementerian Keuangan dan bertugas mengelola aset negara agar memberikan manfaat. Sampai DJKN memutuskan langkah berikutnya, empat bidang tanah itu tetap berada di bawah pengelolaan DJKN. Belum ada tanggal baru untuk lelang maupun informasi bahwa aset telah diserahkan kepada LMAN.