Hidayat Nur Wahid menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Ketua MPR tidak berkaitan dengan isu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Surat itu, kata dia, sudah diajukan pada 31 Oktober 2026, sebelum polemik mengenai Gibran ramai dibicarakan.
Keputusan tersebut menjadi bagian dari pergantian penugasan di PKS. Setelah mundur dari pimpinan MPR, Hidayat akan menjalankan tugas sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR. PKS menunjuk Ketua Majelis Syuro Mohamad Sohibul Iman untuk mengisi kursi yang ditinggalkannya, seperti dilaporkan AFU.id.
Hidayat mengatakan, dirinya ingin memberi kesempatan kepada kader lain untuk menduduki posisi pimpinan lembaga negara. Ia mengaku telah menyampaikan keinginan serupa pada periode sebelumnya, tetapi partai kembali menugaskannya di MPR.
“Agar kemudian muncullah atau tampillah pimpinan-pimpinan baru dari PKS di lembaga-lembaga negara,” kata Hidayat kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Surat dibahas dua kali sebelum diterima
Surat pengunduran diri Hidayat dibahas dalam rapat pimpinan MPR pada 4 November 2026. Karena pengunduran diri sukarela dari posisi pimpinan MPR disebut belum pernah terjadi, para pimpinan meminta waktu untuk mempelajari dan mengkaji langkah tersebut sebelum mengambil keputusan.
Pembahasan dilanjutkan pada 10 November. Rapat pimpinan akhirnya menerima pengunduran diri itu. Hidayat menyampaikan kronologi tersebut pada Rabu, sehari setelah keputusan diterima.
Bloomberg Technoz melaporkan Hidayat menegaskan keputusan mundur telah disiapkan sebelum isu Gibran mencuat. Ia memperkirakan ada pihak yang akan menghubungkan kedua peristiwa karena waktunya berdekatan. Namun, menurut Hidayat, pengunduran dirinya merupakan pilihan pribadi yang berangkat dari kebutuhan regenerasi di PKS, bukan respons terhadap perkembangan politik mengenai wakil presiden.
Isu itu muncul bersamaan dengan kabar mengenai Gibran. Pada 10 November, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran telah mengutarakan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana. AFU.id melaporkan Prabowo tidak menolak niat tersebut, tetapi memberikan saran dan Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan ijazahnya.
Regenerasi setelah lama bertugas di MPR
Hidayat pernah menjadi Ketua MPR untuk periode 2004-2009. Ia kemudian menjadi Wakil Ketua MPR sejak 2014 dan menjalani tiga periode berturut-turut di posisi itu. Ia mengatakan keinginan untuk tidak lagi menjadi pimpinan sudah pernah disampaikan menjelang berakhirnya masa jabatan 2019-2024, tetapi penugasan partai membuatnya kembali bertahan.
Keinginan tersebut disampaikan lagi untuk periode 2024-2029. Kali ini, menurut Hidayat, ia mengajukan pengunduran diri secara sukarela. Suratnya juga ditembuskan kepada Presiden PKS Al Muzammil Yusuf. Ia membantah adanya tekanan atau intervensi dalam keputusan itu.
Penggantinya, Sohibul Iman, memiliki pengalaman di sejumlah posisi partai dan parlemen. Ia pernah menjadi Wakil Ketua DPR menggantikan Anis Matta, lalu menjabat Presiden PKS pada 2015-2020. Saat ini Sohibul merupakan Ketua Majelis Syuro PKS periode 2025-2030 dan anggota Komisi I DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat XI.
Penggantian pimpinan MPR tidak selalu memerlukan pemungutan suara dalam sidang paripurna. Berdasarkan mekanisme yang dipaparkan AFU.id, fraksi asal mengusulkan nama pengganti setelah menerima pemberitahuan dari pimpinan MPR. Penetapan dilakukan melalui surat keputusan pimpinan, lalu dilaporkan dalam paripurna berikutnya atau diberitahukan secara tertulis kepada anggota. Wakil ketua baru kemudian mengucapkan sumpah di hadapan pimpinan MPR, fraksi, dan kelompok DPD.
Tugas baru di diplomasi parlemen
Di DPR, Hidayat akan memimpin BKSAP, badan yang menangani kerja sama antarparlemen. Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyebut penugasan itu diarahkan untuk memperkuat diplomasi parlemen, terutama hubungan dengan negara-negara Islam, serta dukungan bagi kemerdekaan Palestina.
Hidayat tetap menjadi anggota Komisi VIII DPR dan anggota MPR. Dengan demikian, pergantian jabatan mengalihkan tanggung jawabnya di pimpinan MPR ke bidang hubungan antarparlemen, sementara Sohibul disiapkan untuk mewakili PKS dalam struktur pimpinan MPR.