KPK menggeledah enam lokasi di Sumatera Utara untuk mengumpulkan bukti dalam penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan. Operasi selama dua hari itu menyasar kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara dan rumah sejumlah pihak yang diduga terkait perkara.
Penggeledahan berlangsung pada Senin hingga Selasa, 9-10 November 2026. Dari lokasi-lokasi tersebut, penyidik membawa sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. KPK menyatakan barang-barang itu dinilai berkaitan dengan perkara dan dapat mendukung proses penyidikan.
Dua kantor BBPJN dan empat rumah diperiksa
Enam lokasi yang digeledah terdiri atas dua kantor dan empat rumah. Dua kantor itu merupakan satuan kerja (satker) wilayah I dan satker wilayah II BBPJN Sumatera Utara. Keduanya berada dalam lingkup badan yang menangani pelaksanaan jalan nasional di provinsi tersebut.
Empat lokasi lain adalah kediaman pihak-pihak yang diduga memiliki hubungan dengan perkara. Dua di antaranya merupakan rumah kontraktor swasta yang mengerjakan proyek pembangunan jalan. Penyidik juga mendatangi rumah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Utara dan mantan kepala satuan kerja di lingkungan BBPJN Sumatera Utara.
Rincian itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Rabu, 11 November 2026. Ia menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan di dua kantor dan empat rumah. Keterangan tersebut tidak merinci alamat setiap tempat yang didatangi maupun identitas para pemilik rumah.
Seperti dilaporkan Jawa Pos, barang yang disita meliputi dokumen serta perangkat elektronik. KPK belum mengungkap jenis perangkat, jumlah barang, atau isi dokumen yang diamankan. Belum ada pula keterangan mengenai temuan tertentu dari masing-masing lokasi.
Barang bukti akan mendukung penyidikan
Penggeledahan merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus yang berkaitan dengan proyek pembangunan dan preservasi jalan di lingkungan BBPJN Sumatera Utara. Penyitaan barang bukti menunjukkan penyidik mengumpulkan bahan yang dianggap relevan untuk menelusuri perkara. Namun, keterangan yang tersedia belum menjelaskan bagaimana setiap dokumen atau perangkat elektronik itu berhubungan dengan dugaan tindak pidana.
Fokus penggeledahan mencakup kantor satuan kerja sekaligus rumah sejumlah pihak yang diduga terkait. Dua kantor yang diperiksa adalah satker wilayah I dan II, sedangkan empat rumah mengarah pada kontraktor swasta serta dua mantan pejabat. KPK belum memaparkan apakah barang bukti yang ditemukan di kantor berbeda dari yang diamankan di kediaman.
Perkara ini menyangkut dugaan korupsi dalam proyek pembangunan dan preservasi jalan. Bahan keterangan KPK yang disampaikan kepada publik belum memuat nilai proyek, ruas jalan yang ditangani, ataupun besaran kerugian negara. Informasi tentang tahapan pekerjaan yang sedang diselidiki juga belum dijelaskan.
Belum ada rincian mengenai isi pemeriksaan terhadap masing-masing pihak yang rumahnya digeledah. Keterangan KPK hanya menyebut mereka diduga memiliki keterkaitan dengan kasus. Karena itu, penyebutan dalam konteks penggeledahan tidak dengan sendirinya menjelaskan peran atau status hukum setiap orang dalam perkara.
Penyidikan mencakup proyek di BBPJN Sumut
Dalam perkembangan perkara, sejumlah tersangka telah disebut dalam pemberitaan mengenai kasus tersebut. Jawa Pos, misalnya, mengidentifikasi Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja sebagai tersangka dalam keterangannya yang menyertai foto pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada 6 November 2026. Namun, pengumuman penggeledahan enam lokasi tidak merinci kaitan barang bukti yang disita dengan tersangka tertentu.
KPK juga belum menyampaikan apakah hasil penggeledahan akan diikuti dengan pemeriksaan tambahan atau tindakan penyidikan lain. Untuk sementara, informasi resmi yang diumumkan berpusat pada jumlah lokasi, kelompok tempat yang digeledah, serta dokumen dan barang bukti elektronik yang diamankan.
Barang-barang tersebut kini menjadi bagian dari materi penyidikan. Rincian temuan dan tindak lanjutnya masih menunggu penjelasan KPK.