Forum Laporan Publik

Nasional

El Niño hingga 2027, Risiko Air dan Pangan Menguat

El Niño diperkirakan bertahan sampai awal 2027, memperpanjang ancaman kekeringan di Indonesia. Dampaknya sudah terasa di sejumlah wilayah, mulai dari sulitnya warga memperoleh air bersih hingga meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut fenomena tersebut dapat berlangsung setidaknya hingga kuartal pertama tahun depan. Risiko terbesar bagi Indonesia muncul saat kondisi El Niño bertepatan dengan musim kemarau, ketika curah hujan rendah dan cadangan air terus menyusut.

Kekeringan mulai membebani warga

Gambaran dampaknya terlihat di Jawa Barat. Berdasarkan data BPBD yang dikutip Kompas.id, hingga 13 Agustus 2026 kekeringan telah melanda 167 kecamatan dan 361 desa atau kelurahan di 25 kabupaten dan kota. Sebanyak 151.323 keluarga, atau 485.768 jiwa, terdampak krisis air bersih.

Di Kabupaten Karawang, seorang warga Desa Parungmulya, Nemin, menggali kubangan kecil di dasar sungai untuk memperoleh air. Air yang terkumpul ia tampung dengan ember dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk mandi dan mencuci.

Situasi itu terjadi saat kondisi kemarau di Indonesia tergolong kering. Kompas.id melaporkan, curah hujan nasional pada Juli 2026 merupakan yang terendah untuk bulan tersebut sejak 1991. Sekitar 69,18 persen wilayah mengalami hujan kategori rendah, sementara 82,72 persen mencatat kondisi hujan di bawah normal.

BMKG juga mencatat 509 Zona Musim, sekitar 54,5 persen dari total wilayah Indonesia, telah memasuki kemarau hingga pertengahan Juli. Rekor hari tanpa hujan yang tercatat sampai periode itu mencapai 80 hari di Pos Hujan Katerban, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Musim kering berpotensi lebih panjang

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menyampaikan bahwa indeks Niño 3.4 mencapai 1,56 pada akhir Juni 2026. Angka itu telah melewati ambang kategori kuat, yakni 1,5. Kompas.tv juga melaporkan adanya peluang IOD positif pada September hingga Desember 2026, yang dapat menambah tekanan kekeringan ketika kemarau berlangsung.

BMKG memperkirakan 437 Zona Musim, setara dengan 48,77 persen luas daratan Indonesia, akan mengalami kemarau lebih panjang daripada biasanya. Puncak kemarau diperkirakan jatuh pada Agustus dan September. Sementara itu, hujan dengan intensitas tinggi diproyeksikan mulai muncul bertahap pada Oktober hingga November 2026.

Risiko tidak berhenti pada pasokan air rumah tangga. Kekeringan dapat mengganggu lahan pertanian dan ketersediaan pangan, terutama bila awal musim hujan terlambat atau hujan pada Desember hingga Februari berkurang. Kebakaran juga telah tercatat di Jawa Barat. Dalam kurun 1,5 bulan, 90 kejadian api membakar sekitar 130 hektar lahan, menurut data BPBD yang diberitakan Kompas.id.

BMKG menempatkan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan sebagai daerah yang perlu mendapat pemantauan karhutla. Hingga 2 Agustus 2026, badan itu mencatat 5.690 titik panas di berbagai wilayah Indonesia.

Antisipasi perlu dilakukan sebelum air menipis

Kepala Pusat Perubahan Iklim Institut Teknologi Bandung Djoko Santoso menilai penanganan perlu disiapkan sebelum cadangan air mencapai tingkat kritis. Pemantauan kondisi hidrologis dan pengaturan tampungan serta pembagian air secara adaptif dapat membantu pemerintah menentukan wilayah yang paling rentan.

Untuk pertanian, pilihan yang disarankan mencakup penyesuaian waktu tanam dan penggunaan komoditas yang lebih tahan terhadap kekeringan. Pengelolaan air yang efisien juga dibutuhkan agar kebutuhan warga dan produksi pangan dapat tetap dipenuhi saat hujan terbatas. BMKG mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah mengikuti informasi iklim serta cuaca resmi sebagai dasar antisipasi.

Dampak El Niño tidak seragam di seluruh sektor. Anggota Pusat Perubahan Iklim ITB Tri Wahyu Hadi menjelaskan kepada Kompas.id bahwa kondisi lebih kering dapat mendukung produktivitas perikanan tangkap di laut barat Sumatera hingga selatan Jawa dan Nusa Tenggara. Penguapan yang lebih optimal juga berpotensi membantu produksi garam, sementara padi di sawah rawa lebak, termasuk di Kalimantan Selatan, dapat memperoleh kondisi yang mendukung.

Meski begitu, perkiraan tersebut tidak menghapus risiko yang dihadapi daerah kekeringan. Pemantauan BMKG terhadap perkembangan iklim dan kesiapan pemerintah daerah menjadi penting selama kemarau 2026 berlanjut menuju awal tahun depan.

Laporanpublik