Forum Laporan Publik

Nasional

Relawan Gibran Surati DPR, Tolak Usulan Pemakzulan

Dewan Pimpinan Pusat Pasukan Gibran Indonesia (DPP PAGI) mengirim surat permohonan audiensi kepada DPR pada 19 Oktober 2026 untuk menyampaikan penolakan terhadap usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum DPP PAGI Fritz Alor Boy mengatakan surat itu ditujukan kepada delapan fraksi DPR, Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, serta Sekretaris Jenderal DPR.

Fritz menyampaikan pengajuan surat tersebut melalui keterangan tertulis di Jakarta pada 21 Oktober 2026. Ia mengatakan audiensi dimaksudkan untuk menyampaikan sikap organisasinya terkait usulan pemakzulan Gibran, yang menurutnya berkaitan dengan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

DPP PAGI kritik gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi

Fritz menilai gugatan PHPU 2024 yang diajukan Denny Indrayana dan pihak-pihak lain merupakan tindakan ilegal serta merusak sistem hukum acara di Indonesia. Penilaian itu menjadi salah satu dasar penolakan DPP PAGI terhadap usulan pemakzulan yang mereka persoalkan.

Menurut Fritz, gugatan tersebut semestinya ditolak sejak awal karena, dalam pandangannya, tidak berkaitan dengan kewenangan para pemohon. Ia juga menyebut gugatan itu diajukan setelah tenggat waktu, mengingat proses PHPU telah berakhir pada 2024.

“Harusnya hakim menolak gugatan tersebut di awal, bukan dilanjutkan hingga persidangan,” kata Fritz.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Fritz terhadap perkara dan prosesnya. Keterangan yang disampaikan DPP PAGI tidak memerinci lebih jauh isi putusan MK, tahapan persidangan, ataupun dasar hukum yang digunakan para pemohon dalam mengajukan gugatan. Rincian mengenai usulan pemakzulan yang ditolak relawan itu juga tidak dijabarkan dalam keterangan tersebut.

Relawan Gibran persoalkan isu ijazah

Dalam keterangannya, Fritz turut menyinggung persoalan ijazah Gibran. Ia meyakini Wakil Presiden memiliki ijazah atau sertifikat setara sekolah menengah atas serta ijazah sarjana (S1). Keyakinan itu, kata dia, sejalan dengan pernyataan Gibran bahwa dirinya memiliki ijazah.

Fritz mempertanyakan alasan persoalan tersebut masih diperdebatkan. Namun, pernyataan yang tersedia tidak menyertakan dokumen pendidikan Gibran maupun penjelasan terperinci mengenai keberatan yang menjadi bagian dari perkara. Karena itu, klaim mengenai kepemilikan ijazah dalam keterangan DPP PAGI tetap perlu dipahami sebagai pernyataan Fritz, bukan uraian hasil pemeriksaan dokumen.

Surat audiensi DPP PAGI meminta ruang bagi organisasi itu untuk menyampaikan sikap langsung kepada unsur pimpinan dan fraksi DPR. Belum ada keterangan dalam bahan yang tersedia mengenai jadwal pertemuan atau tanggapan dari pihak-pihak yang dituju.

Audiensi ditujukan kepada pimpinan dan fraksi DPR

Langkah menyurati DPR menunjukkan DPP PAGI memilih jalur audiensi untuk mengemukakan keberatan terhadap usulan pemakzulan. Surat tersebut ditujukan kepada delapan fraksi, Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekretaris Jenderal DPR. Belum dijelaskan apakah semua pihak yang dituju telah menerima atau merespons permohonan itu.

Di sisi lain, polemik yang disinggung Fritz menyangkut lebih dari satu hal: gugatan PHPU 2024, proses di MK, dan persoalan ijazah Gibran. Keterangan DPP PAGI menyampaikan posisi relawan, tetapi tidak memuat tanggapan dari penggugat maupun DPR. Dengan demikian, perkembangan berikutnya bergantung pada respons lembaga dan pihak-pihak terkait, termasuk apakah audiensi yang diminta akan terlaksana.

Untuk saat ini, sikap DPP PAGI telah disampaikan lewat surat dan pernyataan ketua umumnya. Publik masih menunggu penjelasan lebih lengkap dari pihak lain mengenai dasar usulan pemakzulan serta tindak lanjut DPR atas permohonan audiensi tersebut.

Laporanpublik