Forum Laporan Publik

Nasional

Bilik Asmara Lapas Masih Dikaji Komisi XIII DPR

Wacana bilik asmara lapas dan alat bantu seksual bagi warga binaan perempuan masih dalam tahap kajian Komisi XIII DPR RI. Gagasan itu dibahas saat Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya memimpin kunjungan kerja spesifik ke Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, Jawa Barat, pada Jumat, 25 September 2026.

Bilik Asmara Lapas Belum Menjadi Kebijakan Resmi

Pembahasan mengenai bilik asmara lapas mencuat setelah Willy menyampaikan gagasan fasilitas bagi warga binaan yang telah berkeluarga. Ia juga menyebut pilihan alat bantu seksual bagi warga binaan yang membutuhkan.

Dalam pertemuan tersebut, Willy mengatakan, “Satu, bilik asmara bagi yang sudah berkeluarga.” Ia kemudian menyebut opsi kedua berupa “alat bantu (seks) bagi yang membutuhkan.”

Namun, wacana tersebut belum dapat langsung diterapkan sebagai kebijakan operasional di lembaga pemasyarakatan. Publikasi resmi DPR pada Sabtu, 26 September 2026, menyatakan pemenuhan kesehatan seksual warga binaan perempuan masih berada dalam proses kajian.

Komisi XIII DPR RI masih mendalami dasar kebijakan, standar kesehatan, penilaian medis, serta perlindungan privasi warga binaan. Tindak lanjut rekomendasi ini akan dibahas melalui Panitia Kerja Pemasyarakatan.

Dasar Pembahasan Alat Bantu Seksual di Lapas

Willy menjelaskan, pembahasan itu merupakan tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Pemasyarakatan pada 1–2 Juli 2026. Dalam forum tersebut, Komisi XIII menerima rekomendasi seksolog dr. Boyke Dian Nugraha mengenai kebutuhan seksual sebagai bagian dari keseimbangan hidup warga binaan.

Rekomendasi itu mencakup edukasi kesehatan seksual dan alternatif alat kesehatan yang memenuhi standar medis. Menurut Willy, sejumlah unsur akan menjadi bahan penting dalam pembahasan Panja berikutnya, yakni kajian kebutuhan, dasar kebijakan, keamanan dan mutu alat kesehatan, penilaian tenaga medis, serta perlindungan privasi.

“Penjelasan mengenai kajian kebutuhan, dasar kebijakan, keamanan dan mutu alat kesehatan, penilaian tenaga medis, serta perlindungan privasi akan menjadi bahan penting dalam pembahasan Panja selanjutnya,” kata Willy.

Secara umum, kesehatan seksual merupakan bagian dari kondisi kesehatan yang berkaitan dengan aspek seksual seseorang. Dalam pembahasan layanan di lingkungan pemasyarakatan, istilah tersebut berkaitan dengan edukasi, penilaian tenaga medis, keamanan layanan, dan perlindungan privasi sesuai kerangka kebijakan yang berlaku.

Kunjungan ke Lapas Perempuan Bandung dan Overkapasitas

Wacana bilik asmara lapas juga bersinggungan dengan kondisi hunian di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung. Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka menyebut kapasitas ideal lapas itu 227 orang. Penghuninya mencapai sekitar 445 warga binaan, ditambah tiga anak bawaan warga binaan.

Rieke mengatakan jumlah tersebut menunjukkan kondisi overkapasitas. “Di sini ada sekitar 445 warga binaan dan ada tiga orang anak, anak bawaan dari warga binaan. Yang harusnya lapas ini hanya memuat 227. Jadi jelas overkapasitas,” ujarnya saat kunjungan pada 25 September 2026.

Jumlah penghuni dibandingkan kapasitas ideal membuat tingkat hunian lapas tersebut mendekati 196 persen. Kondisi ruang dan kapasitas menjadi salah satu hal yang relevan dalam pembicaraan mengenai kemungkinan fasilitas bilik keluarga.

Boyke dalam RDPU pada Juli juga menyinggung kondisi lapas yang mengalami overcrowding ketika membandingkan kemungkinan pembangunan bilik keluarga dengan alternatif pelayanan kesehatan seksual. Overcrowding adalah kondisi ketika jumlah penghuni melebihi kapasitas yang dirancang bagi suatu tempat.

Usulan Bilik Keluarga Pernah Disampaikan di Banda Aceh

Wacana fasilitas untuk kebutuhan privat warga binaan bukan pembahasan yang baru muncul di Bandung. Pada 10 April 2025, warga binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh pernah menyampaikan aspirasi kepada rombongan Komisi XIII DPR agar memperjuangkan pemenuhan kebutuhan batiniah melalui fasilitas bilik keluarga.

Aspirasi itu disampaikan saat Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso bersama sejumlah anggota DPR mengunjungi lapas tersebut. Pembicaraan mengenai hubungan keluarga, kesehatan seksual, dan kebutuhan privat warga binaan kemudian masuk dalam pembahasan pembenahan sistem pemasyarakatan.

Poin Penting

  • Komisi XIII DPR RI masih mengkaji wacana bilik asmara dan alat bantu seksual di lapas.
  • Pembahasan mencakup dasar kebijakan, standar kesehatan, penilaian medis, keamanan, mutu, dan privasi.
  • Wacana tersebut dibahas dalam kunjungan kerja ke Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung pada 25 September 2026.
  • Lapas Perempuan Bandung memiliki kapasitas ideal 227 orang, sementara penghuninya sekitar 445 warga binaan dan tiga anak bawaan warga binaan.
  • Usulan fasilitas bilik keluarga pernah disampaikan warga binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh pada 10 April 2025.

Pertanyaan Seputar Bilik Asmara Lapas

Apakah bilik asmara lapas sudah disetujui DPR?

Belum. Komisi XIII DPR RI menyatakan pemenuhan kesehatan seksual warga binaan perempuan masih dalam proses kajian dan perlu didalami melalui Panitia Kerja Pemasyarakatan.

Siapa yang menyampaikan gagasan bilik asmara lapas?

Gagasan tersebut disampaikan Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya saat kunjungan kerja spesifik ke Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung pada 25 September 2026.

Apa saja yang dikaji dalam usulan tersebut?

Komisi XIII DPR RI mengkaji kebutuhan, dasar kebijakan, keamanan dan mutu alat kesehatan, penilaian tenaga medis, serta perlindungan privasi warga binaan.

Mengapa kondisi hunian Lapas Perempuan Bandung dibahas?

Kapasitas ideal Lapas Perempuan Bandung disebut 227 orang, sedangkan penghuninya sekitar 445 warga binaan dan tiga anak bawaan warga binaan. Kondisi ini relevan dalam pembicaraan mengenai fasilitas bilik keluarga.

Kelanjutan wacana bilik asmara lapas akan bergantung pada pembahasan Panja Pemasyarakatan, termasuk penelaahan kebutuhan, landasan kebijakan, standar medis, keamanan, dan perlindungan privasi warga binaan.

Laporanpublik