Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, menerima uang Rp60 miliar dan sejumlah aset dalam perkara dugaan korupsi importasi tekstil periode 2018-2020. Dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, jaksa mengaitkan penerimaan itu dengan upaya agar nama dua pihak yang diperiksa tidak tercantum sebagai saksi dalam berkas perkara.
Menurut uraian JPU, pihak yang dimaksud adalah Heri Janto, Direktur Utama PT Budi Agung Sentosa (BAS), dan Andy Chandra Tan, pemilik manfaat perusahaan tersebut. Jaksa menyebut nama keduanya tidak muncul dalam berkas perkara setelah proses penyidikan berjalan hingga perkara berkekuatan hukum tetap.
Dakwaan itu juga memuat dugaan penerimaan lain, yakni tanah di Jakarta Utara yang ditaksir bernilai Rp77 miliar serta tiga sertifikat asli Hotel The Nyaman Bali di Kabupaten Badung dengan nilai hampir Rp20 miliar. Seluruhnya merupakan tuduhan yang disampaikan penuntut umum dalam persidangan, bukan kesimpulan akhir mengenai kesalahan para terdakwa.
Awal perkara dugaan korupsi importasi tekstil
Rangkaian peristiwa dalam dakwaan bermula ketika Heri diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi importasi tekstil. Seusai pemeriksaan, Heri disebut menyampaikan informasi itu kepada Andy. JPU kemudian menyatakan keduanya menghubungi Don Ritto alias Idon, yang disebut sebagai orang kepercayaan Febrie.
Tujuan komunikasi tersebut, menurut jaksa, adalah agar keterlibatan Heri dan Andy dalam perkara bisa diloloskan melalui pemberian imbalan. Don Ritto disebut menyanggupi permintaan itu, lalu melaporkannya kepada Febrie. Dalam dakwaan, JPU menyebut Febrie menyetujui rencana tersebut.
“Atas permintaan tersebut, DON RITTO alias IDON menyanggupinya. Selanjutnya DON RITTO alias IDON melaporkan kepada terdakwa, dan atas laporan tersebut Terdakwa (Febrie) menyetujuinya,” ujar JPU.
Nama Heri dan Andy, menurut dakwaan, tidak tercantum sebagai saksi dalam berkas perkara setelah proses penyidikan berlangsung sampai perkara berkekuatan hukum tetap. JPU memaparkan urutan itu sebagai bagian dari dugaan hubungan antara permintaan untuk tidak terseret dalam perkara dan pemberian yang belakangan diterima.
Uang Rp60 miliar disebut dibungkus kerja sama bisnis
JPU menyebut permintaan uang berlanjut pada Juli 2024, saat Don Ritto kembali menemui Heri dan Andy. Namun, pemberian itu disebut tidak dilakukan secara langsung dengan label imbalan. Menurut dakwaan, transaksi dibuat seolah-olah merupakan kerja sama bisnis di bidang survei batu bara.
Skema tersebut, sebagaimana diuraikan jaksa, melibatkan perusahaan milik Don Ritto bersama Heri dan Andy. JPU menyatakan uang kemudian disalurkan melalui PT KPE dengan perantaraan Don Ritto dan Nurman Herin. Dalam dakwaan, penerimaan itu berlangsung pada 11, 12, dan 13 November 2024.
“Bahwa pada tanggal 11, 12 dan 13 November 2024, Terdakwa melalui Don Ritto alias Idon dan Nurman Herin dengan menggunakan PT KPE menerima uang sejumlah Rp60 miliar,” tutur JPU.
Penggunaan bentuk kerja sama bisnis menjadi salah satu detail yang disorot dalam uraian penuntut umum. Jaksa menyatakan pengaturan tersebut digunakan untuk membuat pemberian uang tampak sebagai transaksi usaha, sementara pihak yang disebut terlibat dan nilai penerimaannya dicantumkan dalam dakwaan.
Dakwaan juga mencantumkan tanah dan sertifikat hotel
Selain uang Rp60 miliar, JPU menyebut adanya aset berupa tanah di Jakarta Utara dengan nilai Rp77 miliar. Dakwaan juga menguraikan penyerahan tiga sertifikat asli Hotel The Nyaman Bali di Badung. Nilai sertifikat hotel tersebut disebut hampir Rp20 miliar.
Penyerahan sertifikat itu, menurut jaksa, dilakukan melalui Don Ritto dengan dalih kerja sama pengelolaan hotel. Dengan demikian, dakwaan tidak hanya menguraikan dugaan aliran uang, tetapi juga aset yang disebut berkaitan dengan perkara importasi tekstil tersebut.
Uraian JPU mengenai penghilangan nama dalam berkas perkara, penggunaan perusahaan untuk menyalurkan uang, serta penerimaan aset akan diuji dalam proses persidangan. Penilaian atas bukti dan pertanggungjawaban para pihak berada pada majelis hakim. Perkembangan perkara berikutnya akan menentukan bagaimana setiap tuduhan itu dibuktikan dan ditanggapi di pengadilan.