Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah menandatangani kontrak tetap menerima gaji meski unit koperasinya belum beroperasi penuh. Pemerintah menyatakan para manajer tetap bekerja menyiapkan kebutuhan operasional, dengan penghasilan bulanan berkisar Rp 6,8 juta hingga Rp 9,3 juta.
Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi, Destry Anna Sari, mengatakan para penandatangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) langsung masuk dalam skema penggajian. Ia menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koperasi, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Oktober 2026.
Menurut Destry, pekerjaan manajer tidak berhenti ketika bangunan atau fasilitas koperasi belum siap sepenuhnya. Mereka menjalankan persiapan awal agar operasional dapat dimulai ketika kebutuhan unit telah terpenuhi.
Hampir 27 ribu manajer telah menandatangani kontrak
Kementerian Koperasi mencatat 26.991 orang telah menandatangani PKWT. Sebanyak 159 orang menolak kontrak, sedangkan 1.550 lainnya terkendala urusan administrasi karena melewati batas waktu yang ditentukan.
Di sisi lain, sekitar 17.000 KDKMP telah menjalani verifikasi dan validasi untuk dipersiapkan menuju operasional. Unit yang sudah melalui proses tersebut juga telah ditempatkan manajer.
Angka itu menunjukkan bahwa tahapan persiapan koperasi berlangsung dengan capaian yang berbeda-beda. Sebagian unit telah diverifikasi, tetapi belum seluruhnya siap menjalankan kegiatan secara penuh. Dalam sejumlah penempatan, bangunan koperasi sudah tersedia sementara sarana pendukungnya masih dalam proses pemenuhan.
Fasilitas yang belum lengkap antara lain kendaraan operasional dan rak barang. Dalam kondisi tersebut, manajer tetap diminta melakukan pekerjaan persiapan, bukan menunggu seluruh perlengkapan tersedia. Pemerintah menyebut tugas mereka mencakup pemetaan kebutuhan pasar ritel serta pendataan dan konsolidasi potensi produk lokal di desa masing-masing.
Gaji disesuaikan dengan UMK dan tunjangan
Destry menjelaskan, besaran gaji manajer berada pada rentang Rp 6,8 juta sampai Rp 9,3 juta per bulan. Nilainya disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setempat dan ditambah tunjangan umum.
Rincian gaji pokok serta tunjangan untuk setiap kabupaten dan kota, menurut Destry, telah tercantum dalam surat dari Kementerian Keuangan dan disampaikan kepada para manajer. Karena besaran mengikuti wilayah penempatan, gaji yang diterima tidak sama di setiap daerah.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran tersebut melalui mekanisme anggaran tahun berjalan. Untuk tahun ini, Kementerian Koperasi mengajukan kebutuhan gaji selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember. Destry tidak menyebutkan total anggaran yang diperlukan untuk membayar seluruh manajer.
Skema itu membuat pembayaran gaji tetap berjalan meski sebagian unit koperasi belum sepenuhnya beroperasi. Pemerintah mengaitkannya dengan tugas persiapan yang tetap dilakukan para manajer, termasuk menyusun gambaran kebutuhan ritel dan mengidentifikasi produk yang berpotensi dipasarkan melalui koperasi.
Pembayaran diusulkan pada akhir bulan
Penyaluran gaji dirancang berlangsung secara berjenjang. Dana akan disalurkan Kementerian Keuangan kepada Kementerian Koperasi, lalu diteruskan kepada Agrinas Pangan Nusantara sebelum dibagikan kepada manajer di masing-masing unit.
Kementerian Koperasi mengusulkan agar pembayaran dilakukan pada akhir bulan, setelah tanggal 25. Namun, Destry menyebut pengajuan terkait jadwal tersebut masih diproses. Dengan demikian, waktu pembayaran belum dipastikan sebagai jadwal tetap.
Pelaksanaan penggajian dan kesiapan sarana menjadi dua hal yang perlu dicermati seiring berlanjutnya persiapan KDKMP. Bagi para manajer, tugas awal berupa pemetaan pasar dan penguatan potensi produk lokal menjadi bagian dari pekerjaan sebelum koperasi menjalankan operasional secara penuh.