Forum Laporan Publik

Ekonomi

Bahlil Sebut BP BUMN Hampir Pasti di Kemenko Hilirisasi

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyebut Kementerian Investasi dan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) hampir pasti berada dalam koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Namun, susunan resmi kementerian dan lembaga yang akan dikoordinasikan masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres).

Bahlil menyampaikan hal itu saat menjawab pertanyaan tentang penataan struktur kementerian dan lembaga di Jakarta, Jumat (16/10/2026). Ia belum merinci pembagian tugas maupun kewenangan masing-masing lembaga dalam struktur koordinasi tersebut.

“Kalau investasi dan BP BUMN itu hampir pasti. Kalau Perindustrian, feeling saya saja,” ujar Bahlil, yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pernyataan itu memberi gambaran awal mengenai arah penataan, tetapi belum menjadi keputusan formal pemerintah.

Kementerian Perindustrian belum dipastikan

Berbeda dari Kementerian Investasi dan BP BUMN, posisi Kementerian Perindustrian masih belum jelas. Bahlil secara khusus menyebut kemungkinan kementerian tersebut hanya sebagai perkiraan pribadi, bukan kepastian mengenai struktur yang akan ditetapkan.

Karena itu, pernyataannya belum dapat dibaca sebagai pengumuman lengkap tentang susunan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kepastian mengenai lembaga yang masuk dalam koordinasi baru akan terlihat setelah Perpres diterbitkan.

Bahlil juga tidak menjelaskan bagaimana hubungan kerja antara kementerian koordinator dan lembaga-lembaga yang disebutkan akan diatur. Belum ada rincian mengenai pembagian tanggung jawab, mekanisme koordinasi, ataupun batas kewenangan setiap instansi.

Penataan itu berkaitan dengan pembagian tugas di lingkungan pemerintahan. Dengan demikian, daftar lembaga yang disebut Bahlil masih perlu dibedakan dari susunan organisasi yang telah ditetapkan secara resmi.

Koordinasi untuk mempercepat hilirisasi dan transisi energi

Bahlil menjelaskan pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi berhubungan dengan agenda pemerintah dalam Asta Cita. Pemerintah, menurut dia, memerlukan konsolidasi melalui kementerian koordinator untuk mempercepat pelaksanaan hilirisasi dan transisi energi.

Dalam kerangka itu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi bagian dari upaya menyatukan pelaksanaan agenda tersebut. Bahlil belum memerinci bentuk konsolidasi yang dimaksud, sehingga fungsi praktis masing-masing lembaga dalam struktur baru belum dapat diketahui.

Penyebutan Kementerian Investasi dan BP BUMN memberi petunjuk mengenai lembaga yang diperkirakan akan berada dalam lingkup koordinasi. Meski begitu, pernyataan “hampir pasti” tetap menunjukkan bahwa kepastian final belum diumumkan melalui aturan resmi.

Hal serupa berlaku untuk kemungkinan masuknya Kementerian Perindustrian. Bahlil tidak menyatakan kementerian itu sudah dipastikan berada di bawah koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Ia justru menegaskan bahwa dugaan tersebut merupakan penilaiannya sendiri.

Perpres menjadi penentu susunan resmi

Penerbitan Perpres akan menjadi tahap penting untuk memastikan susunan kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan. Aturan tersebut juga diharapkan menjadi rujukan bagi pembagian tugas yang hingga kini belum dijabarkan Bahlil.

Sebelum ketentuan itu terbit, informasi mengenai posisi Kementerian Investasi dan BP BUMN masih merujuk pada keterangan Bahlil, bukan pada susunan organisasi final. Publik juga belum memperoleh penjelasan resmi mengenai apakah Kementerian Perindustrian akan ikut masuk.

Perhatian berikutnya tertuju pada isi Perpres dan rincian pelaksanaannya. Dari sana akan terlihat bagaimana pemerintah menyusun koordinasi untuk agenda hilirisasi dan transisi energi, termasuk lembaga yang terlibat serta pembagian perannya.

Laporanpublik